 |
| Ilustrasi |
HARIANMERDEKA.ID, Jakarta,- Aliansi Pergerakan Pemuda Indonesia (APPI) mengelar aksi demo di depan gedung KPK dan PUPR RI dengan tuntutan meminta agar KPK dan PUPR membongkar mafia proyek BPJN wilayah Maluku Utara. (11/06)
APPI Menilai Pembangun Infrastruktur sangatlah di perlukan di Provinsi Maluku Utara untuk dapat membuka akses masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang transportasi darat seperti jalan dan jembatan. Akan tetapi lewat Balai Jalan dan Jembatan Nasional Wilayah Maluku Utara kami mengkafer adanya informasi yang tidak beres di tubuh Balai PJN wilayah Malut.
APPI menduga bahwa ada Konspirasi tender proyek hingga pada proses lelang yang dilakukan oleh Balai Pengadaan Jasa Konstruksi (BP2JK) Wilayah Malut tidak sesuai dengan mekanisme lelang dan Tender.
Aliansi Pergerakan Pemuda Insonesia (APPI) Mengkafer bahwa ada dugaan yang terjadi di Balai PJN Wilayah Malut soal praktek jual beli proyek hingga penitipan proyek pada saat melaksanakan tender di balai P2JK wilayah Maluku Utara.
Kami menduga kuat sebelum dilakukan tender, pihak balai P2JK dan PJN wilayah Malut sudah menitipkan nama-nama kontraktor atau perusahaan untuk dimenangkan dalam sebuah tender proyek yang ada di balai PJN misalnya salah satu Paket Proyek Preservasi Ruas Jalan Pulau Gebe - Bandara Dan Gebe - Umera Dengan Nilai Pagu, Rp. 95.555.967.000,00 di menangkan oleh PT. LAMBOK ULINA yang Tidak Mengikuti Mekanisme Tender dan Lelang.
Selanjutnya Ada juga Beberapa Proyek Jalan dan Jabatan Yang Bersertifikat BPJN Wilayah Malut Rusak dan berpotensi Hilang akibat di bongkar dan di ambil alih oleh pihak Swasta (PT. IWIP) Padahal sudah di bangun Hotmix Oleh BPJN dengan Ruas jalan Dan Jembatan Weda-Sagea Sepanjang 7 KM yang saat ini dana pemeliharaan Jalan dan jembatan tidak di gunakan alih-alih di Korupsi.
Kami sudah mengkafer informasi soal Konspirasi tender itu dari berbagai pihak dan Bagi kami hal ini sudah tidak asing lagi bagi pihak PJN wilayah Maluku Utara. Praktek Konspirasi antara Pihak Balai P2JK dan PJN serta Kontraktor sudah sejak lama di lakukan untuk memenangkan pihak tertentu dengan iming-iming Fee dari Konektor yang memenangkan Paket proyek tersebut.
Untuk itu, APPI mendesak Menteri PUPR RI dan KPK RI untuk melakukan kroscek di lapangan, karena ada dugaan kuat ada konspirasi serta persaingan usaha yang tidak sehat di Tubuh Lembaga tersebut yang ada di BPJN Malut dan Juga Penyalahgunaan Dana Pemeliharaan Sejumlah Proyek Balai di Wilayah Maluku Maluku.
Kami Juga mendesak KPK segera turunkan Tim koordinator anti suap (Koorsup) untuk mengikuti tahapan tender, terutama saat melaksanakan tender tersebut karena banyak jual-beli proyek di balai P2JK dan PJN wilayah Malut.
Selain itu juga APPI meminta pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, melalui bapak menteri Basuki Hadimuljono dan Direktorat Jendral Bina Marga Kementrian PUPR untuk segera mengevaluasi dan mencopot Saudara Gunadi Antariksa dari jabatannya sebagai Kepala Balai PJN Wilayah Malut.
Dalam kesempatan ini kami minta pada bapak Menteri dan bapak Dirjen Bina Marga PUPR untuk segera turun untuk mengkroscek dan mengefaluasi kinerja Balai PJN Wilayah Malut Terkait dengan Mafia Proyek APBN yang Merugikan Negara.
Mendesak juga Pada KPK dan Menteri PUPR memanggil dan memereriksa saudara Chandra Syah Parmance, ST dari jabatannya sebagai Kepala Satuan Kerja Jalan Nasional Wilayah Malut dan Joone Seisi Margareth Manus (PPK) 2.2 Satker Wilayah II karena yang bersangkutan di duga memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri.
0 Komentar