HARIANMERDEKA.ID|Tidak dapat dipungkiri, kasus kelaparan di
tengah pandemi Covid-19. Tidak hanya Indonesia, banyak pula negara lain yang
mengalami hal sama. Dalam hal ini pemerintah membuat serangkaian program,
seperti Bansos untuk menangani kelaparan.
Pemerintah membagikan 200 ribu paket sembako
dan kepesertaan Kartu Prakerja beberapa waktu lalu. Upaya ini dilakukan guna
menangani dampak tekanan ekonomi dari penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia.
Presiden Joko Widodo menuturkan bahwa
pembagian paket sembako dan Kartu Prakerja akan dilakukan oleh Menteri Sosial
Juliari P. Batubara. Pembagian tersebut telah sesuai dengan ketentuan tambahan
anggaran bagi masing-masing program.
Sekitar 5,6 Juta orang yang terdampak
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan mendapatkan Kartu Prakerja dan para pekerja
informal yang pendapatannya tertekan akibat pandemi Covid-19.
Pemerintah juga memberikan dana sosial kepada
3,7 juta keluarga yang mana 1,1 juta dari itu ditanggung oleh Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta. Dalam melaksanakan program ini, pemerintah mengusahakan
pelaksanaannya dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Dengan melibatkan RT,
RW, desa dan pemerintah daerah sehingga pelaksanaan program benar-benar
efektif.
Pada program perlindungan sosial pemerintah
telah mengalokasikan dana sebesar Rp110 triliun. Dana ini akan turun melalui
program lain, seperti Program Kartu Sembako senilai Rp20 triliun dan sebesar
Rp200 ribu diberikan ke setiap peserta selama sembilan bulan.
Selain itu, alokasi Program Keluarga Harapan
(PKH) kepada 10 juta keluarga akan ditingkatkan 25 persen. Program gratis
listrik juga diberikan pada 24 juta pengguna berdaya 450 VA dan diskon 50
persen bagi 7 juta pengguna 900 VA bersubsidi.
Intensif perumahan juga dilakukan bagi
masyarakat yang berpenghasilan rendah mencapai 175 ribu rumah. Keseluruhan
program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat di
tengah pandemi Covid-19.
Namun beberapa waktu lalu, terdapat kasus
warga meninggal karena kelaparan di Serang, Banten. Seorang buruh lepas, Yuli
yang kehilangan pendapatan harian Rp.25 ribu meninggal dunia setelah hanya
minum air putih selama dua hari.
Padahal Pemerintah Kota Serang Banten telah
mengklaim bahwa bantuan sudah dikirimkan. Pemerintah juga telah tegas, akan
pelaksanaan pendistribusian program ini dilakukan dengan efektif dan tepat
sasaran.
Mendapati fenomena tersebut, Ketua Dewan
Kesejahteraan rakyat (DKR) Kota Depok, Roy Pangharapan pemerintah akan
pendistribusian bantuan warga miskin dan rentan miskin dengan segera karena ini
sangat serius.
Pemerintah Kota Depok telah mencairkan dana
100 persen total anggaran Rp7,5 miliar dari APBD kota Depok untuk dana Bansos.
Sementara itu, pemerintah Provinsi Jakarta Barat juga telah memberikan bantuan
kepada 1000 kepala keluarga penerima manfaat (KK/KPM).
Di setiap KK/KPM mendapat bantuan sebesar
Rp500 ribu dari APBD Provinsi Jawa Barat. Rp150 ribu berupa uang tunai dan
sisanya sembako dan kebutuhan sehari-hari.
Dalam keadaan wabah seperti ini, memang yang
menanggung hidup rakyat adalah negara. Namun, beberapa organisasi masyarakat
juga banyak yang melakukan aksi Bansos. Selain itu, beberapa partai politik
juga turut andil memberikan bantuan sosial kepada mereka yang membutuhkan.
Dalam hal ini, antara pemerintah dan
masyarakat mampu yang sekiranya tidak terdampak berat akibat pandemi Covid-19
untuk saling bahu membahu membantu masyarakat lain yang mengalami krisis berat.
Seperti kasus Yuli, apakah tidak ada tetangga
atau saudara yang merasa kasihan dan iba? Sebagai pelajaran, mari saling
berbagi dengan sesama dan tidak berlaku egois. Semoga Covid-19 segera berlalu
dan ekonomi kembali membaik.
Penulis: Rahmat Sholeh
Penulis aktif dalam Pustaka Institute Jakarta
0 Komentar