 |
| Penulis :Pradipa Yoedhanegara |
HARIANMERDEKA.ID-Lagi ramai di Pelbagai media baik cetak maupun elektronik serta media sosial, mengenai masuknya nama putra sulung presiden Jokowi dalam bursa kontestasi politik sebagai salah satu kandidat bakal Cawapres yang telah resmi diusung oleh Partai Golkar dalam Rapimnas II, untuk berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024-2029. Di sini saya ingin mengajak publik untuk mengulas kenapa gibran bisa melompat sejauh itu.
Soal Gibran Rakabuming Jadi Cawapres, itu semua sudah di persiapkan dgn matang oleh Presiden Joko Widodo dan Luhut Binsar Pandjaitan. Ini namanya "Operasi Politik", ada yg perintah & Ada Penanggung Jawab serta ada ruang kendali Operasi. CB1 gagal yaitu ingin Perpanjangan masa Jabatan, terus di Coba CB2 yang juga gagal yaitu keinginan 3 Periode, dilanjutkan lagi CB3 yang juga gagal yaitu keinginan berpasangan sebagai Cawapres bersama Prabowo Subianto terakhir kemudian pakai CB4 yaitu usung gibran via Golkar Indonesia karena sudah terkondisikan di dalam Internal Partai Golkarnya dengan menyandra ketum Airlangga Hartarto sebelumnya dan ancaman Munaslub jauh hari sebelumnya.
Namanya Juga "Operasi Politik", semua Instrumen Politiknya harus sudah di persiapkan terlebih dahulu. Klandestine gak bisa dilaksanakan secara tiba-tiba, karena ini Operasi yang sangat terukur dan rapi. Hampir mirip dengan Operasi Penjatuhan Mantan Presiden Soeharto yang semua skemanya terukur dan rapi. Di sekeliling Presiden Jokowi itu banyak Jaringan Oppsus yang begitu matang dalam soal membina jaringan Politik sejak zaman Orba hingga saat ini.
Operasi Politik ini, sepertinya langsung di Komandoi oleh Presiden Jokowi, karena semua ini dilakukan demi kelanjutan dan kelangsungan program Pemerintah Jokowi agar tetap bisa berkesinambungan dan dilanjutkan oleh penerusnya nanti. Jadi design nama Gibran ini adalah skema terakhir, karena semua upaya gagal terlaksana.
Sebagai pemimpin Politik, Jokowi akan buang badan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menanyakan soal tersebut kepada MK, bukan malah bertanya kepada dia karena MK merupakan lembaga Independent. Hanya saja publik tidak bisa di bodohi begitu saja, karena adanya putusan yang di nilai absurd oleh Publik dan para ahli hukum di negeri ini.
Ruang Kendali Operasi ini tidak mungkin dilakukan di Istana ataupun di Indonesia, karena akan cepat ketahuan dan bisa langsung ditegur oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan mengingat Kepala Badan Intelijen Negara adalah mantan ajudan Megawati Soekarno Putri. Manuver politik seperti ini, jika terlihat di awal pasti akan sia-sia, dan akan membuat murka Konstituen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Deklarasi Prabowo-Gibran akan menjadi yang paling ditunggu publik, sebab Gibran maupun Jokowi akan dianggap sebagai Brutus yang keluar dari pakem budaya jawa, karena PDIP merasa telah membesarkan Jokowi maupun Gibran melalui partai tersebut. Padahal kalo mau Jujur, bukan hanya PDIP yang membesarkan nama Jokowi, tapi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang sejak awal mengangkat nama Jokowi, melalui Pilkada DKI pada medio 2012 silam, yang diawal pencalonannya ditolak oleh PDIP, tapi malah diambil oleh Prabowo dan dipasangkan oleh Ahok dalam Pilkada tersebut.
Majunya Gibran sebagai Cawapres bersama Prabowo, sejatinya juga sebagai balas budi Presiden Jokowi terhadap Ketum Partai Gerinda Prabowo Subiyanto saat Pilkada DKI 2012, dan juga sebagai bentuk perlawanan terhadap PDIP, yang hampir 9 tahun lamanya menyebut Presiden Jokowi Sebagai Petugas Partai. Sebutan Petugas Partai sangatlah kurang pas, bagi orang nomer satu di Republik ini.
Sebagai Pesan Penutup, Skenario Prabowo-Gibran sudah sangat tepat untuk mengakhiri Hegemoni PDIP yang begitu kuat mencengkram Presiden Jokowi selama ini, karena seolah ada RI satu seperempat atau RI satu setengah yang lebih berkuasa dari seorang Presiden yang di pilih Oleh Jutaan Rakyat Indonesia.
0 تعليقات