Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri
HARIANMERDEKA.ID, Jakarta – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyoroti fenomena hukum yang terjadi belakangan ini sebagai "hukum versus hukum" dalam pidato penutupannya di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP, Minggu (26/05) di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta. Megawati menyebut kondisi ini sebagai pertempuran antara hukum yang mengandung kebenaran dan hukum yang telah dimanipulasi.
"Jadi kalau sikap politik partai, ke depan tidaklah ringan dan juga bagaimana beratnya pekerjaan rumah untuk membangun sistem hukum yang berkeadilan karena menurut saya, saya bilang sekarang itu hukum versus hukum. Hukum yang mengandung kebenaran berkeadilan, melawan hukum yang dimanipulasi,” kata Megawati dalam pidatonya.
Megawati menyoroti institusi seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai tempat di mana fenomena ini terjadi. Ia juga menyinggung kasus yang dialami aktivis lingkungan di Pulau Karimunjawa, Daniel Frits Maurits Tangkilisan, yang dipenjara karena dianggap menyebarkan kebohongan meski sebenarnya memperjuangkan isu lingkungan.
“Seperti yang saya bilang tadi, hukum versus hukum. Dianya yang benar-benar aktivis lingkungan, katanya dibilang dia bohong. Loh kan gampang, itu yang tadi saya bilang, pembuktian itu ‘kan juga sering dipalsukan. Akhirnya, toh, ya bebas,” ujar Megawati.
Megawati mengkritik keras situasi ini dan mendesak penegak hukum untuk segera membebaskan Daniel. "Saya bilang ke para penegak hukum, bebaskan dia, gimana sih? Kayak apa nanti yang namanya pecinta lingkungan versus yang merusak, umpanya mereka merusak hutan, malah yang ditangkap yang membela," tegasnya.
Rakernas V PDIP yang mengusung tema "Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang" dengan subtema "Kekuatan Kesatuan Rakyat, Jalan Kebenaran yang Berjaya" menekankan pentingnya keadilan dan kebenaran dalam sistem hukum. Megawati menegaskan bahwa pekerjaan besar untuk membangun sistem hukum yang adil dan bebas manipulasi merupakan prioritas partai ke depannya.(***)
