 |
| Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani |
HARIANMERDEKA.ID, Jakarta-Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, mengumumkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP yang menugaskan Fraksi PDIP di DPR RI untuk mendesak pemerintah menurunkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai terlalu tinggi.
Rakernas V PDIP menginstruksikan Fraksi PDIP DPR RI untuk mendorong revisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 2 Tahun 2024 terkait Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek.
"Mencermati gejolak yang terjadi di berbagai kampus akibat kenaikan UKT dan Iuran Pengembangan Institusi secara drastis, Rakernas V partai menugaskan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI untuk mendesak pemerintah agar menurunkan mahalnya biaya pendidikan tinggi melalui revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024," ujar Puan di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta, Minggu(26/05).
Selain isu UKT, Rakernas V PDIP juga mengeluarkan rekomendasi eksternal lainnya yang menekankan berbagai persoalan bangsa. Di antaranya adalah peningkatan keberpihakan kepada petani, nelayan, buruh, dan seluruh lapisan masyarakat, dengan mempercepat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
"Rakernas V Partai mendorong Tiga Pilar Partai untuk mempercepat kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui Pokok-Pokok Kebijakan Kedaulatan Pangan Partai sebagaimana telah direkomendasikan pada Rakernas IV Partai tahun 2023," tambah Puan.
Rakernas V PDIP juga mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas menghadapi krisis iklim dan pemanasan global, termasuk mengimplementasikan kebijakan Net Zero Emission dan menghentikan deforestasi.
Selain itu, Rakernas menyoroti perlunya kajian mendalam terhadap kebijakan kerja sama investasi guna menghindari kebijakan pragmatis jangka pendek yang dapat merugikan kepentingan nasional dan kedaulatan bangsa.
"Rakernas V Partai mendorong penyelesaian Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, dan mendesak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tanah adat dengan penuh rasa keadilan," imbuh Puan.
Dengan berbagai rekomendasi ini, Rakernas V PDIP berharap dapat menggerakkan perubahan yang signifikan demi kesejahteraan rakyat dan kedaulatan bangsa.
