 |
| Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto |
HARIANMERDEKA.ID, Jakarta-Nilai-nilai Pancasila seharusnya menjadi landasan etis dalam setiap kebijakan publik yang diambil pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, dalam peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni.
"Lima sila yang tertuang dalam Pancasila harus menjadi basis nilai yang diwujudkan dalam kebijakan yang berdampak luas bagi publik," ujar Hari Sabtu (01/06).
Hari mengkritisi bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi ancaman besar bagi nilai-nilai Pancasila, menghancurkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan. "Pancasila harus ditempatkan sebagai perangkat nilai untuk melawan tindakan korupsi, baik di internal maupun eksternal pemerintahan," tegasnya.
Menurut Hari, Pancasila seharusnya menjadi instrumen untuk memberantas korupsi, namun sayangnya, kini hanya menjadi jargon politik yang sering diunggah di media sosial oleh para elite pemerintahan.
"Pancasila harus naik kelas dari sekadar konten menjadi perangkat nilai nyata untuk melawan korupsi," pungkasnya.
Hari mendesak agar nilai-nilai Pancasila benar-benar diterapkan dalam tindakan nyata, bukan hanya sebagai slogan kosong, demi memerangi praktik KKN dan membangun pemerintahan yang bersih dan adil.
