 |
| Pendiri Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago |
HARIANMERDEKA.ID, Jakarta – Masyarakat Indonesia menaruh harapan besar pada anggota DPR RI yang baru dilantik, terutama dalam peningkatan kualitas proses legislasi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah penyusunan undang-undang (UU) yang sering kali diprioritaskan tanpa memerhatikan urgensinya terhadap kepentingan rakyat.
Pendiri Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengungkapkan keprihatinannya bahwa banyak UU yang tidak termasuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) justru mendapatkan prioritas, sementara UU yang langsung berdampak pada masyarakat sering kali diabaikan.
"Sering kali, UU yang menyentuh kepentingan rakyat justru dinomorduakan," ujar, Kamis (03/10) dikutip dari Rmol.
Pangi juga menyoroti praktik "ketok magic," di mana sejumlah UU disahkan dalam waktu singkat tanpa melalui pembahasan yang matang. Ia menegaskan bahwa DPR harus menghasilkan produk legislasi yang berkualitas dan bukan sekadar melayani kepentingan segelintir elit. Salah satu UU yang dinilai mendesak untuk segera disahkan adalah RUU Perampasan Aset, yang hingga kini masih tertunda.
Pangi berharap DPR periode baru ini dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan lebih tegas, tidak hanya menjadi alat stempel bagi pemerintah. Ia juga mengingatkan anggota DPR agar berani menyuarakan kepentingan rakyat tanpa takut terkena sanksi pergantian antar waktu (PAW) dari fraksi mereka.
"Legislatif harus independen dan tidak boleh tunduk pada kepentingan cukong atau oligarki," tegasnya. Produk legislasi ke depan, menurutnya, harus memprioritaskan kepentingan rakyat dan memiliki kualitas yang lebih baik demi kemajuan bangsa.(***)
0 تعليقات