Sumatera Utara Darurat Banjir dan Longsor, Anggota DPR Minta Penanganan Dipercepat

 

Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M Daud


HARIANMERDEKA.ID, Jakarta– Banjir dan longsor yang melanda kawasan Sumatera Bagian Utara—meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—mendapat perhatian serius dari Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M Daud. Ia mendesak pemerintah mengambil langkah cepat karena skala bencana tahun ini jauh lebih besar dibanding sebelumnya.


“Kami sangat prihatin dengan banjir yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Banyak wilayah masih terisolasi, jaringan komunikasi terputus, dan listrik padam. Negara harus hadir dengan langkah cepat untuk menyelamatkan warga,” ujar legislator PKB yang akrab disapa HRD, Jumat (28/11).


HRD meminta Basarnas menambah armada dan personel SAR untuk mempercepat evakuasi warga yang masih terjebak banjir maupun longsor. Ia menyebut masih banyak masyarakat belum berhasil dijangkau, bahkan beberapa evakuasi terpaksa dilakukan menggunakan perahu nelayan akibat keterbatasan peralatan.


Menurutnya, kondisi di Aceh menjadi yang paling parah sejak peristiwa tsunami 2004. Hampir seluruh wilayah provinsi terdampak, mulai kawasan dataran tinggi Gayo hingga pesisir utara dan pantai barat selatan.


“Banyak warga bertahan di tempat tinggi seperti pohon, atap rumah, dan kubah masjid untuk menyelamatkan diri. Armada penyelamat masih sangat kurang sehingga proses evakuasi berjalan lambat,” katanya.


Selain evakuasi, HRD mendesak pemerintah segera menyalurkan bantuan kebutuhan dasar, termasuk obat-obatan, pakaian, makanan, air bersih, serta kebutuhan khusus bagi perempuan dan anak. Ia juga menekankan pentingnya pendirian posko pengungsian yang layak.


Data sementara menunjukkan dampak bencana sangat besar. Di Sumatera Utara, 43 orang dilaporkan meninggal dan 88 orang masih hilang akibat banjir dan longsor di 12 kabupaten/kota. Di Aceh, bencana di 16 kabupaten/kota berdampak pada 119.988 jiwa dan menyebabkan lebih dari 20 ribu orang mengungsi. Sementara itu, di Sumatera Barat, banjir yang melanda 13 kabupaten/kota menewaskan sembilan orang.


HRD menegaskan pemerintah harus mempercepat penanganan agar korban dapat segera mendapatkan bantuan dan wilayah terdampak bisa dipulihkan.(*)