 |
| Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir |
HARIANMERDEKA.ID, Yogyakarta-Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta pemerintah bergerak cepat dan optimal dalam menangani kondisi darurat bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Penanganan diminta dilakukan secara menyeluruh, terutama di wilayah terdampak yang hingga kini masih sulit dijangkau.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa keputusan pemerintah untuk tidak menetapkan bencana di tiga provinsi tersebut sebagai bencana nasional harus dibarengi dengan kebijakan yang progresif, cepat, dan terintegrasi.
“Jika tidak ditetapkan sebagai darurat nasional, maka konsekuensinya pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang cepat, progresif, terkoordinasi, dan mendayagunakan seluruh sumber daya secara tepat,” ujar Haedar saat ditemui awak media di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Jumat (19/12).
Haedar menilai, berbagai institusi negara seperti TNI, Polri, BNPB, serta pemangku kepentingan lain perlu dimaksimalkan perannya untuk mempercepat respon tanggap darurat. Selain pengerahan sumber daya manusia, ia juga menekankan pentingnya penggunaan alat berat yang sesuai untuk mempercepat penanganan kerusakan fisik akibat bencana.
Berdasarkan hasil peninjauan langsung ke lokasi terdampak, Haedar menilai koordinasi antarlembaga dan kecepatan respon pemerintah menjadi kunci utama. Dengan langkah yang cepat dan terpadu, keputusan untuk tidak menaikkan status bencana menjadi nasional diharapkan dapat dipertanggungjawabkan secara nyata di lapangan.
Meski demikian, Haedar mengingatkan agar tragedi kemanusiaan yang telah merenggut ribuan korban jiwa dan menyebabkan kerusakan besar tidak dijadikan bahan politisasi. Menurutnya, perdebatan yang berlarut hanya akan menghambat penanganan penyintas yang sangat membutuhkan bantuan nyata.
“Jika kita terus berdebat, kita justru kehilangan kesempatan untuk mengurus mereka yang sedang menderita,” tegasnya.
Menjelang akhir Desember, Haedar berharap percepatan tanggap darurat dapat segera dilakukan. Bahkan, ia menargetkan sebelum akhir 2025, penanganan sudah mulai bertransisi ke tahap pemulihan, sehingga memasuki awal 2026 kondisi dapat lebih stabil dan memberi ruang bagi penyintas untuk menata kembali kehidupan mereka dengan lebih tenang.
Guru Besar Sosiologi tersebut juga mengingatkan bahwa jika kondisi di wilayah terdampak tidak segera membaik, tantangan sosial dan pemerintahan ke depan akan semakin berat. Dalam kesempatan itu, Haedar turut mengapresiasi keseriusan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong percepatan respon tanggap darurat.
Haedar menegaskan bahwa hingga saat ini PP Muhammadiyah tidak mengeluarkan sikap resmi maupun desakan kepada pemerintah untuk menetapkan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar sebagai bencana nasional.
“Kami hanya berharap, ketika tidak mengambil status darurat nasional, maka kebijakan yang diambil benar-benar cepat, progresif, terkoordinasi, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Terkait isu desakan peningkatan status bencana menjadi bencana nasional, Haedar menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan hasil kajian internal dan bukan merupakan sikap resmi PP Muhammadiyah.
Sumber:Muhammadiyah
