 |
| Agenda pelantikan pengurus PWI Bojonegoro yang digelar di Pendopo Malowopati, Bojonegoro |
HARIANMERDEKA.ID , Bojonegoro- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bojonegoro menegaskan pentingnya penguatan literasi publik sebagai langkah strategis untuk melindungi masyarakat dari praktik oknum yang mengaku wartawan namun tidak memiliki kompetensi dan legitimasi profesi.
Komitmen tersebut disampaikan dalam agenda pelantikan pengurus PWI Bojonegoro yang digelar di Pendopo Malowopati, Bojonegoro. Ketua PWI Bojonegoro, Sasmito Anggoro, menyebut maraknya oknum wartawan kerap menimbulkan keresahan, khususnya di lingkungan pemerintahan desa.
“Banyak aparatur desa yang bingung membedakan wartawan profesional dengan oknum. Akibatnya, muncul tekanan yang merusak hubungan pers dan pemerintah,” ujar Sasmito, Selasa (23/12).
Menurutnya, wartawan sejati harus bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik. Tanpa kompetensi, keanggotaan yang jelas, dan etika profesi, seseorang tidak dapat disebut sebagai wartawan.
Sebagai bentuk solusi, PWI Bojonegoro berencana menggencarkan program literasi jurnalistik secara gratis bagi pemerintah desa, kecamatan, dan masyarakat umum. Program ini bertujuan agar publik memiliki pemahaman yang cukup untuk mengenali praktik jurnalistik yang benar.
Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim, menilai sinergi antara pers dan pemerintah daerah sangat penting untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap pers harus berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan profesi.
“Literasi menjadi kunci. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tidak mudah terintimidasi oleh pihak yang mengaku wartawan,” katanya.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro H. Setyo Wahono menyatakan dukungannya terhadap langkah PWI. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap kritik, selama disampaikan secara profesional dan sesuai aturan.
“Pemerintah tidak anti kritik. Namun jika profesi wartawan digunakan untuk menekan atau mencari keuntungan pribadi, itu harus dilawan bersama,” tegasnya.
Melalui kolaborasi antara PWI dan pemerintah daerah, diharapkan kualitas jurnalisme lokal semakin meningkat, kepercayaan publik terhadap pers terjaga, serta ruang gerak oknum wartawan tidak berkompeten dapat ditekan secara berkelanjutan.
