![]() |
| Gambar ilustrasi Ai |
HARIANMERDEKA.ID, Jakarta-Politikus PDI Perjuangan, Ferdinand Hutahaean, melontarkan kritik tajam terhadap sikap politik Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), khususnya terkait komitmen terhadap demokrasi dan kebijakan Pilkada Langsung. Sabtu (10/01).
Melalui akun media sosial X pribadinya, Jumat (08/01), Ferdinand menyinggung pernyataan lama SBY yang pernah menyebut Pilkada Langsung sebagai “harga mati” demokrasi. Namun menurut Ferdinand, prinsip tersebut kini dinilai telah mengalami pergeseran makna.
“Sekarang harganya bukan mati lagi. Tapi harganya jabatan AHY,” tulis Ferdinand.
Ia menilai bahwa demokrasi yang dahulu diagungkan SBY sebagai prinsip tak tergantikan, saat ini tidak lagi menjadi prioritas utama. Ferdinand menyebut kepentingan politik putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), lebih dominan dibanding komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi.
Pernyataan tersebut merujuk pada sikap SBY di masa lalu ketika menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada Langsung. Kala itu, SBY mengakui bahwa kebijakan tersebut diambil dengan risiko politik yang besar demi menjaga sistem demokrasi.
“Itulah dulu dengan segala risiko politik yang saya hadapi, saya keluarkan Perppu Pilkada Langsung,” tulis SBY dalam pernyataan lamanya. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen terhadap demokrasi yang dianggap sebagai “harga mati”.
Ferdinand mengungkit kembali pernyataan itu untuk menyoroti adanya perbedaan sikap antara komitmen demokrasi SBY di masa lalu dengan dinamika politik yang berkembang saat ini. Menurutnya, perubahan sikap elite politik semacam ini perlu dicermati publik sebagai bagian dari evaluasi konsistensi dalam menjaga prinsip demokrasi.
Ia menegaskan bahwa demokrasi seharusnya tidak dikorbankan demi kepentingan kekuasaan atau ambisi politik keluarga, melainkan dijaga sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.(*)
