Perbincangan MBG dan McDonald’s Dinilai Cerminkan Tantangan Komunikasi Kebijakan Publik

 

Ahmad Syaifullah, M.Akun, Pengurus PC LKKNU Bangkalan (Ist)

HARIANMERDEKA.ID, Birmingham  – Perbincangan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan ramai di media sosial dan grup WhatsApp dinilai bukan sekadar candaan, melainkan mencerminkan persoalan serius dalam komunikasi kebijakan publik.

Beragam meme dan plesetan seperti “McD masuk sekolah”, “McGB”, hingga perbandingan kualitas menu, menurut pengamat, muncul dari kegelisahan publik terhadap pelaksanaan program tersebut.Hal itu disampaikan oleh Ahmad Syaifullah, M.Akun, Pengurus PC LKKNU Bangkalan yang saat ini tinggal di Birmingham di Inggris (UK). Minggu (31/02).

Ia menilai, polemik MBG dan McDonald’s berawal dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam forum World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, yang menyebut jumlah porsi MBG akan melampaui porsi harian McDonald’s secara global.

“Awalnya memang terdengar ringan dan lucu, tetapi di balik itu ada pertanyaan serius tentang apa yang sebenarnya ingin ditegaskan negara melalui narasi tersebut,” ujarnya.

Menurut Ahmad, MBG sejatinya merupakan program dengan tujuan mulia, yakni menyediakan makanan bergizi gratis satu kali sehari untuk memenuhi sekitar sepertiga kebutuhan kalori harian anak sekolah, ibu hamil, dan lansia, serta sebagai upaya menekan angka stunting. Dalam konteks ini, MBG merupakan investasi jangka panjang untuk kualitas kesehatan dan sumber daya manusia Indonesia.

Namun, persoalan muncul ketika program tersebut tidak lagi dipahami sebagai kebijakan sosial, melainkan disandingkan dengan entitas bisnis global seperti McDonald’s. “MBG dan McD berada di alam yang berbeda. McD adalah korporasi profit dengan standar operasional yang dibangun puluhan tahun, sementara MBG adalah program negara yang berorientasi pada pemenuhan gizi dan keadilan sosial,” jelasnya.

Ia menambahkan, perbandingan tersebut menjadi tidak adil ketika publik masih dihadapkan pada berbagai isu implementasi MBG, mulai dari keterlambatan distribusi, kualitas menu yang tidak konsisten, persoalan kebersihan, hingga kasus-kasus yang menimbulkan kekhawatiran orang tua. Meski tidak semua informasi terkonfirmasi, persepsi publik telanjur terbentuk bahwa pelaksanaan MBG masih perlu banyak pembenahan.

Selain itu, isu transparansi anggaran turut memperkuat kritik masyarakat. Besarnya dana MBG memunculkan candaan bernada satir yang, menurut Ahmad, mencerminkan kegelisahan tentang prioritas kebijakan. Hal ini diperparah dengan wacana pengangkatan pegawai SPPG menjadi ASN PPPK, sementara persoalan kesejahteraan guru honorer dan tenaga kependidikan yang telah lama mengabdi belum juga menemukan kejelasan.

“Guru adalah pihak yang setiap hari bersentuhan langsung dengan anak-anak penerima MBG. Ketika kesejahteraan mereka masih terabaikan, rasa keadilan publik pun diuji,” katanya.

Ahmad menegaskan, kritik ini bukan soal iri atau menolak MBG, melainkan mempertanyakan logika kebijakan dan rasa keadilan. Menurutnya, MBG tidak perlu mengalahkan siapa pun atau menjadi juara di forum internasional. “Satu-satunya hal yang harus dikalahkan oleh MBG adalah stunting, gizi buruk, dan ketimpangan sosial,” ujarnya.

Ia menutup dengan analogi bahwa MBG dan McDonald’s memiliki “dapur” yang berbeda. McDonald’s memasak untuk pasar, sementara MBG memasak untuk masa depan. “Jika negara konsisten menjaga kualitas, keadilan, dan transparansi, maka MBG akan menjadi harapan, bukan bahan sindiran,” pungkasnya.