 |
| Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus |
HARIANMERDEKA.ID, Jakarta – Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menuai kritik dari PDI Perjuangan. Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mempertanyakan relevansi langkah hukum tersebut dan menilai ada sejumlah persoalan yang perlu dijelaskan.
Deddy berpendapat, PTUN memiliki kewenangan yang berbeda dengan Mahkamah Agung (MA) maupun Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, pengadilan tata usaha negara menangani sengketa yang berkaitan dengan keputusan administrasi pejabat negara atau lembaga pemerintahan, bukan untuk membatalkan putusan lembaga peradilan lain.
"Aneh, apa urusannya sama PTUN? PTUN tidak bisa menganulir putusan MA karena beda kamar, PTUN itu untuk mempersoalkan keputusan yang dibuat oleh pejabat negara/birokrasi," kata Deddy saat dihubungi, Selasa (10/11).
Politikus PDIP tersebut juga mengungkit proses gugatan sebelumnya mengenai surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA milik Gibran. Ia menyebut, dalam proses tersebut tidak ada bukti baru yang disampaikan pihak kementerian terkait sehingga pemohon akhirnya mencabut gugatan.
Atas dasar itu, Deddy mempertanyakan objek gugatan yang hendak diajukan pihak Gibran apabila tujuannya untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan.
"Jadi menurut saya sangat tidak masuk akal jika pihak Gibran ingin membuktikan kebenaran suket atau keaslian ijazah di PTUN. Sangat aneh, dia mau menggugat atau mempersoalkan siapa dan keputusan soal apa?" ujarnya.
Deddy yang juga merupakan anggota Komisi II DPR RI menduga rencana membawa persoalan tersebut ke PTUN hanya menjadi cara untuk memperpanjang waktu penyelesaian polemik.
Ia menilai kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan menunjukkan bukti sebenarnya telah tersedia sebelumnya, tetapi tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak-pihak terkait.
"Kesempatan telah diberikan untuk melakukan klarifikasi dan pembuktian tetapi tidak dimanfaatkan oleh Kemendiknas dan pihak Gibran. Jadi saya melihatnya sebagai upaya mengulur waktu saja," tegasnya.
Polemik dokumen pendidikan Gibran semakin menjadi perhatian setelah Wakil Presiden tersebut dikabarkan menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Informasi mengenai pertemuan keduanya disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026) pagi itu disebut berlangsung sekitar dua setengah jam.
Prasetyo membenarkan bahwa Gibran menyampaikan niat pengunduran diri ketika membicarakan dinamika politik dan hukum yang berkembang, terutama berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
"Dapat kami informasikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat bahwa memang benar pagi hari tadi Bapak Wakil Presiden ada pertemuan dengan Bapak Presiden, pertemuan berlangsung kurang lebih dua setengah jam," kata Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ia menjelaskan, keinginan mundur tersebut disampaikan Gibran dalam pembicaraan bersama Prabowo mengenai perkembangan persoalan hukum yang tengah menjadi sorotan publik.
"Di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto juga menyatakan pernyataan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," lanjutnya.
Prasetyo sekaligus membantah pemberitaan yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk meninggalkan jabatan wakil presiden.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut Presiden tidak menyampaikan penolakan secara langsung. Prabowo justru memberikan sejumlah masukan dan saran kepada Gibran untuk menghadapi persoalan yang berkembang.
Dalam kesempatan yang sama, Gibran juga meminta waktu agar dapat membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur peradilan tata usaha negara.
"Nah namun dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha," ungkap Prasetyo.
Perkembangan ini membuat polemik dokumen pendidikan Gibran memasuki babak baru. Di satu sisi, Gibran disebut ingin menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumennya. Namun, di sisi lain, kritik politik terus bermunculan terkait mekanisme hukum yang akan ditempuh serta konsekuensi politik dari pernyataan pengunduran dirinya.
Publik kini menantikan langkah konkret yang akan diambil Gibran, termasuk kejelasan proses hukum yang dimaksud dan bagaimana kelanjutan posisinya sebagai Wakil Presiden RI.
Sumber:Inews
