HARIANMERDEKA.ID, Jakarta– Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memberikan peringatan serius kepada Presiden RI dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terkait rencana sidang pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka pada 9 Desember 2026.Kamis (19/11).
Melalui akun X pribadinya, Mahfud mengingatkan bahwa terdapat persoalan ketentuan waktu pengajuan dua nama calon wakil presiden pengganti yang perlu diperhatikan secara cermat agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun politik di kemudian hari.Kpd Yth. Presiden RI dan Pimpinan MPR RI. Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026. Alasannya: 1. Menurut UUD 1945, pengajuan calon pengganti wapres dilakukan dalam 14 Hari sebelum Sidang MPR. 2. (Ternyata) didalam UU MMD3 dan di dalam Tatib MPR ditegaskan bahwa yang dimaksud Hari adalah "hari kerja", bukan hari kalender. 3. Oleh sebab itu Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR. 4. Misalnya Presiden menyerahkan hari ini (20/11/206) maka Sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026. Begitu seterusnya dihitung mundur dalam 14 hari kerja sehingga jika Presiden menyampaikan nama begitu pulang dari RRC maka harus dihitung mundur 14 hari kerja sejak penyerahannya. 5. Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman karena bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum di dam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR. Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti (mundur). 6. Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru.
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) November 20, 2026
Mahfud menjelaskan, berdasarkan ketentuan UUD 1945, Presiden harus mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti dalam waktu 14 hari sebelum Sidang MPR dilaksanakan.
Namun, menurut Mahfud, terdapat ketentuan lain dalam Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) serta Tata Tertib MPR yang menyebutkan bahwa pengertian hari dalam ketentuan tersebut adalah hari kerja, bukan hari kalender.
Perbedaan penghitungan waktu tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan apabila Sidang MPR tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2026 tanpa memperhitungkan ketentuan 14 hari kerja.
Untuk menghindari persoalan hukum, Mahfud menyarankan agar jadwal Sidang MPR disesuaikan menjadi 14 hari kerja setelah Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.
Ia memberikan contoh, apabila Presiden menyerahkan dua nama calon pada 20 November 2026, maka sidang sebaiknya dijadwalkan ulang pada 10 Desember 2026.
Menurutnya, penghitungan tersebut juga perlu disesuaikan apabila Presiden baru menyerahkan nama-nama calon setelah kembali dari kunjungan ke Republik Rakyat China (RRC).
Dengan demikian, jadwal sidang harus dihitung berdasarkan 14 hari kerja sejak dokumen pengajuan calon diterima oleh MPR.
Mahfud menegaskan bahwa penyesuaian jadwal tersebut merupakan langkah kehati-hatian untuk menyelaraskan ketentuan konstitusi, UU MD3, dan Tata Tertib MPR.
Meski demikian, penyesuaian waktu tetap harus memperhatikan batas maksimal 60 hari sejak Wakil Presiden menyatakan berhenti atau mengundurkan diri, sebagaimana diatur dalam konstitusi.
Ia mengingatkan bahwa persoalan penghitungan hari ini mungkin terlihat sederhana. Namun, jika tidak ditangani secara hati-hati, persoalan tersebut berpotensi berkembang menjadi masalah hukum dan politik baru.
Peringatan Mahfud MD ini menjadi perhatian penting bagi Presiden dan pimpinan MPR agar seluruh tahapan pengisian jabatan Wakil Presiden dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dan tidak menyisakan celah persoalan konstitusional.
.png)
