Pemakzulan Gibran Makin Jadi Sorotan, Eko Suwanto: Dasar Konstitusional Sudah Lengkap!

 

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto



HARIANMERDEKA.ID, Yogyakarta– Langkah politik DPR RI yang mengajukan hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan moral dari Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Eko Suwanto.

Eko Suwanto secara terbuka menyatakan apresiasinya terhadap langkah para wakil rakyat di Senayan yang mulai menempuh jalur konstitusional untuk mempersoalkan posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Pernyataan tersebut disampaikan Eko Suwanto kepada awak media di Gedung DPRD DIY, Jalan Malioboro, Yogyakarta, Jumat (13/11).

Menurutnya, pengajuan hak menyatakan pendapat pada 11 November 2026 merupakan bagian dari proses politik dan konstitusional yang harus dihormati. Ia menilai langkah tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata karena memiliki konsekuensi politik dan ketatanegaraan.

“Sebagai Ketua Komisi A juga sebagai Ketua DPC Partai, kita menghormati, menghargai teman-teman di DPR RI yang pada tanggal 11 November 2026 yang lalu mengajukan hak menyatakan pendapat. Itu proses politik yang tentunya konstitusional, dan kita memberikan apresiasi atas itu,” tegas Eko Suwanto.


Lebih jauh, Eko Suwanto menilai dinamika politik yang berkembang belakangan ini tidak berdiri sendiri. Menurutnya, terdapat sejumlah perkembangan hukum dan keputusan lembaga negara yang perlu menjadi perhatian dalam menilai persoalan Gibran.

Ia merujuk pada Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1/PHPUPRES-24/2026, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742K/TUN/2026, serta kebijakan terbaru Kemendikbudristek mengenai pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SLTA atas nama Gibran Rakabuming Raka.

Eko Suwanto berpandangan, rangkaian perkembangan tersebut menjadi landasan yang memperkuat argumentasi politik DPR RI dalam menggunakan hak konstitusionalnya.

“Dari aspek konstitusi dan yuridis sudah sangat lengkap. Ini menjadi bukti yang cukup untuk mendasari langkah politik yang kemarin kita berikan apresiasi,” ujarnya.

Pernyataan Eko Suwanto  sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan yang menyangkut Wakil Presiden Gibranrakabuming Raka tidak hanya menjadi perdebatan politik, tetapi juga telah berkembang menjadi pembahasan mengenai aspek hukum dan konstitusi.

Dalam pernyataannya, Eko Suwanto juga menyoroti cepatnya perubahan peta politik nasional selama sekitar 40 hari terakhir. Ia menyebut berbagai peristiwa yang terjadi sebagai dinamika yang sebelumnya sulit diprediksi.

Eko Suwanto kemudian mengaitkan perkembangan tersebut dengan filosofi Jawa tentang hukum sebab-akibat.

Ia mengingatkan ungkapan "sopo sing salah bakalan seleh", yang bermakna siapa yang melakukan kesalahan pada akhirnya akan terungkap, serta "undhuh wohing pakarti", bahwa setiap tindakan akan menghasilkan konsekuensinya sendiri.

Menurutnya, kekuasaan dan jabatan tidak boleh membuat siapa pun merasa berada di atas hukum. Setiap pemimpin harus mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusannya berdasarkan konstitusi.

Meski memberikan apresiasi terhadap langkah politik DPR RI, Eko Suwanto mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam kegaduhan yang berpotensi memecah belah bangsa.

Ia menegaskan bahwa Pancasila dan konstitusi harus tetap menjadi pedoman dalam menyikapi dinamika politik nasional.

Eko Suwanto juga mengingatkan seluruh elemen bangsa agar mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita sampaikan agar masyarakat tetap dalam kejernihan, bersih di pikiran, bersih di hati dalam membaca situasi yang ada, serta kepada seluruh komponen bangsa untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan,” pungkasnya.

Sikap Eko Suwanto menambah dinamika respons politik daerah terhadap langkah DPR RI. Namun, proses pemakzulan Wakil Presiden tetap harus berjalan melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945, bukan semata-mata berdasarkan tekanan politik atau perbedaan pandangan.