Ujung Kulon Dikepung Ancaman Tambang? GMNI Banten Sentil Pemprov dan Pemkab Pandeglang

 


HARIANMERDEKA.ID, Serang – Rencana penetapan kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) menuai sorotan tajam. Rabu,(18/11).


Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Provinsi Banten mendesak Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tidak bungkam serta segera memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat.


Kontroversi ini mencuat setelah terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026. Kebijakan tersebut memasukkan kawasan perairan di sekitar Ujung Kulon dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan.


Ketua DPD GMNI Banten, Zein Nasution, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara serius, terutama karena kawasan Ujung Kulon memiliki nilai ekologis yang sangat penting sebagai habitat terakhir Badak Jawa yang keberadaannya kini sangat terancam.


Menurut Zein, pemerintah daerah tidak boleh sekadar menjadi penonton ketika muncul kebijakan yang berpotensi menimbulkan persoalan terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir dan kawasan konservasi.


Ia mempertanyakan sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kawasan strategis tersebut, terlebih ketika muncul penetapan wilayah pertambangan di perairan yang berada di sekitar kawasan konservasi.


GMNI Banten pun meminta Gubernur Banten membuka secara terang dasar dan pertimbangan penetapan WUP tersebut. Di sisi lain, Bupati Pandeglang didesak menyampaikan sikap resmi mengenai perlindungan kawasan pesisir yang berdekatan dengan TNUK.


Tak hanya pemerintah eksekutif, sorotan juga diarahkan kepada lembaga legislatif. DPRD Provinsi Banten dan DPRD Kabupaten Pandeglang diminta tidak tinggal diam serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penentuan zonasi pertambangan tersebut secara transparan.



Persoalan lain yang turut menjadi perhatian GMNI Banten adalah rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa di Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.


Zein mengingatkan agar wacana tersebut tidak justru mengalihkan perhatian pemerintah dari tanggung jawab utama menjaga habitat asli Badak Jawa di Ujung Kulon.


Baginya, upaya mencari habitat alternatif harus berjalan seiring dengan penguatan perlindungan terhadap kawasan yang selama ini menjadi tempat hidup satwa langka tersebut.


GMNI Banten menilai perlindungan habitat asli tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan ekonomi maupun kebijakan tata ruang yang berpotensi menimbulkan ancaman ekologis.


Sebagai bentuk sikap atas persoalan tersebut, DPD GMNI Banten menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan lembaga terkait.


Pertama, Gubernur Banten diminta membuka informasi mengenai dasar dan pertimbangan penetapan kawasan perairan sekitar Ujung Kulon sebagai WUP.


Kedua, Bupati Pandeglang harus menyampaikan sikap resmi terkait perlindungan wilayah pesisir dan keberlanjutan lingkungan di sekitar TNUK.


Ketiga, Kementerian ESDM didesak melakukan evaluasi terhadap keputusan penetapan WUP tersebut.


Keempat, Kementerian Kehutanan diminta memastikan perlindungan habitat asli Badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon tetap menjadi prioritas.


Kelima, DPRD Provinsi Banten dan DPRD Kabupaten Pandeglang harus menjalankan pengawasan secara aktif, terbuka, dan bertanggung jawab.


Zein menegaskan, perjuangan GMNI tidak akan berhenti pada penyampaian kritik melalui pernyataan tertulis. Organisasinya berencana membangun konsolidasi dengan masyarakat Pandeglang, kalangan mahasiswa, akademisi, hingga aktivis lingkungan.


Langkah advokasi yang disiapkan mencakup audiensi dengan pihak terkait, penyusunan kajian kebijakan, serta kemungkinan menggelar aksi damai sebagai bentuk tekanan publik agar pemerintah memberikan kepastian.



Di tengah polemik tersebut, Dinas ESDM Provinsi Banten sebelumnya menjelaskan bahwa masuknya kawasan perairan sekitar Ujung Kulon dalam peta WUP merupakan bagian dari penyelarasan zonasi potensi sumber daya mineral dengan tata ruang nasional.


Sementara itu, Pemerintah Provinsi Banten telah menyatakan penolakan terhadap wacana pemindahan Badak Jawa ke luar wilayah Banten.


Adapun Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa kajian mengenai pengembangan habitat kedua di Alas Purwo dilatarbelakangi pertimbangan mitigasi risiko bencana alam, bukan sebagai bentuk pengabaian terhadap habitat asli satwa tersebut.


Meski demikian, GMNI Banten menilai penjelasan pemerintah harus disertai langkah nyata dan keterbukaan informasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.


Bagi GMNI, pembangunan ekonomi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengesampingkan keselamatan lingkungan. Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi penting yang menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati dan menjadi benteng terakhir bagi kelangsungan hidup Badak Jawa.


Kini, publik menunggu jawaban pemerintah: sejauh mana perlindungan Ujung Kulon benar-benar menjadi prioritas ketika kawasan perairan di sekitarnya masuk dalam peta wilayah usaha pertambangan?