Menteri Koordinator Bidang Hukum,HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra Foto: FHUI
HARIANMERDEKA.ID, Jakarta – Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengisian jabatan apabila posisi orang nomor dua di Indonesia tersebut benar-benar kosong.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa konstitusi telah mengatur prosedur pemilihan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Menurut Yusril, apabila Gibran resmi mengundurkan diri, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan meminta Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih sebagai pengganti.
Proses tersebut harus disertai dokumen persyaratan pencalonan sesuai ketentuan yang berlaku.
Yusril menjelaskan, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak menerima surat dari Presiden untuk menyelenggarakan pemilihan Wakil Presiden yang baru.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri Gibran benar-benar terjadi dan dinyatakan sah, proses pengisian jabatan tidak dapat dilakukan secara langsung melalui penunjukan sepihak oleh Presiden.
Yusril juga mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan penjelasan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan Gibran.
Penjelasan tersebut mencakup implikasi hukum dan kemungkinan langkah yang harus ditempuh apabila terjadi perubahan dalam jabatan Wakil Presiden.
Menurut Yusril, Presiden telah memahami penjelasan yang disampaikan mengenai persoalan tersebut.
Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memperhatikan ketentuan konstitusi dalam menyikapi setiap kemungkinan yang muncul.
Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan sebenarnya telah diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila jabatan Wakil Presiden kosong, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Kedua calon tersebut berasal dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.
Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional apabila suatu saat terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Mekanisme pemilihan pengganti baru dapat berjalan apabila kekosongan jabatan benar-benar terjadi sesuai ketentuan konstitusi.
Situasi politik nasional pun masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait sikap Gibran dan langkah pemerintah dalam menyikapi polemik yang berkembang.
