 |
| Kunjungan ISMPI Wilayah I di Dinas Pertanian (Foto Istimewa) |
" Saya dan beberapa kawan - kawan Mahasiswa Pertanian dari Unimal,Insitute Teknologi Sumatera Utara, Univ Andalas, dan Univ, Brawijaya dalam naungan Organisasi Ikatan Senat Mahasiswa Pertanian Indonesia Wilayah I, Lakukan Kunjungan ke Dinas Pertanian Pakpak Bharat " Kata Sofian melalui pesan Whatsap Minggu (31/05).
Lanjut, Sofian mengatakan, Kunjungan ini terkait dengan adanya informasi dari para petani - petani di Kabupaten Pakpak Bharat, bahwasannya kurangnya tanggapan dari Dinas Pertanian dan Pangan setempat perihal kasus - kasus permasalahan yang terjadi sama petani, sebab banyaknya petani yang mengeluh akibat banyaknya salah pendistribusian bibit jagung dan keterbatasan pupuk yang dapat mengancurkan pendapatan para petani serta kurangnya penyuluhan dari dinas terkait" Ungkap Sofianto
Dilansir dari akun resmi Instagram Kementrian Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo selaku Kementrian Pertanian Republik Indonesia canangkan gerakan tanam padi jagung serentak di Indonesia, hal itu sesuai tuntutan Presiden Jokowi ke Kementan untuk melakukan langkah kongkret untuk menjamin ketersedian pangan di tengah masa pandemi covid -19 di Indonesia. Tapi sayang beribu sayang, kegiatan itupun tidak sesuai harapan dari pemerintah pusat, sehingga banyaknya oknum - oknum yang salah melakukan pendistibusian bibit jagung kepada petani di Kabupaten Pakpak Bharat sehingga memberi dampak yang sangat merugikan para petani jagung terutama tentang varietas jagung yang beredar kebanyakan tidak melalui tahap uji ke suatu daerah.
Lebih lanjut,Kata Sofianto,Pemerintah Pusat, seharusnya memperhatikan perihal pangan dengan teliti, sebab sesuai kata Bung Karno "Soal Pangan adalah soal hidup, Matinya Bangsa." bukan dengan memotong dana pertanian siginifikan ke Covid - 19, perihal itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Virus Corona (Covid-19).
"Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, maka Kementan melakukan realokasi anggaran sebesar Rp 1,85 triliun," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR secara virtual, Kamis (16/4) Dikutip dari katadata.co.id
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat ( Sumut) juga menjadi sorotan dari ISMPI Wilayah I.
" Seharusnya para anggota DPRD Pakpak Bharat Dan DPRD Sumut, ikut serta harus mengawasi dan memecahkan masalah - masalah yang terjadi sama petani, jangan sampai dengan permasalahan ini, harga - harga pokok di pasar menjadi naik, sehingga dapat menyusahkan masyarakat ditengah pendemi ini. " Tegas Sofianto
Berikut beberapa poin hasil dari kunjungan ISMPI Wilayah I ke Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pakpak Bharat.
1. Ketahanan pangan di Kabupaten Pakpak Bharat sedang tidak baik - baik saja. Sebab harga tidak ada di kontrol oleh pemerintah setempat.
2. Transparansi pemerintah terkait kebutuhan masyarakat tani masih kurang.
3. Banyaknya kekosongan posisi di beberapa jabatan di instansi dinas pertanian sehingga membuat berbagai jalur komunikasi intruksi terputus.
4. Rendahnya anggaran untuk ke instansi dinas pertanian menyebabkan berbagai kegiatan dari dinas pertanian menjadi terhalang, sedangkan pakpak bharat sekitar 80 persen adalah pertanian.
5. Ketidak terbukaan/kurang komunikasi antara penyuluh dengan petani secara intens.
6. Terjadi pemotongan anggaran di pertanian dikala pandemi Covid 19.
7. Kurang melibatkan secara aktif mahasiswa daerah setempat dalam proses kajian masalah pertanian di daerah atau kurang pemanfaatan putra putri mahasiswa setempat.
8. Terlalu banyak bantuan tidak tepat sasaran, contoh tidak menjadi kebutuhan di daerah tersebut tetapi diberi bantuan tidak sesuai kebutuhan dan kemampuan petani.
9. Stok pupuk nasional yang masuk ke daerah tidak sesuai dengan permintaan pemerintah daerah ke pusat sehingga sering terjadi kelangkaan pendistribusian pupuk. 10. Harapan semua kalangan, kalau bisa di bidang pertanian perlu di revisi kembali kebutuhan anggaran oleh DPRD Kota dan Daerah, serta Pusat.
