HARIANMERDEKA.ID, Jakarta- Dalam pelaksanaan program vaksinasi yang dilaksanakan pemerintah mngalami sejumlah kendala. Salah satu permasalahan krusial, adanya kasus penyeleengan NIK masyarakat yang digunakan orang lain untuk melakukan vaksinasi.
Menyoroti hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar mengusut tuntas agar kasus masyarakat yang gagal vaksin lantaran NIK-nya dipakai orang lain.
"Pemerintah harus menelusuri problem apa yang terjadi dalam kasus NIK ini. Dengan sistem E-KTP, proses penginputan data seharusnya bisa lebih mudah, tapi kenapa justru terjadi kesalahan seperti ini," kata Netty, Minggu (15/08) dilansir dari Rmol.
Baca Juga : Atasi Serbuan Vaksin, Masyarakat Karimunjawa Beri Ucapan Terimakasih
Dijelaskan, Adanya warga yang NIK-nya sudah terdaftar atas nama orang lain itu disaksikan Netty saat pihaknya menggelar vaksinasi gratis di Bandung dan Karawang pada akhir Juli dan pertengahan Agustus ini.
Menurut keterangan Netty, panitia vaksinasi di Bandung menemukan peserta bernama Ragil Paska Aprilianto yang NIK-nya tidak bisa diinput petugas. Sebabnya NIK itu sudah terdaftar, padahal dia belum pernah vaksin.
"Kondisi NIK ganda, tertukar atau salah input, tentu akan merugikan rakyat. Jadi terkendala memperoleh layanan. Ini tidak boleh diabaikan karena jumlah kasusnya dianggap sedikit. Ini menyangkut jaminan keamanan data rakyat,” katanya.
Baca Juga : MPR Ajak Masyarakat Ramaikan Tiga Agenda Besar Melalui Twibbon
Lebih lanjut, kata dia, munculnya kasus NIK dipakai orang lain untuk vaksin semakin menambah deretan masalah dalam realisasi percepatan vaksinasi. Dampaknya untuk segera mencapai herd immunity akan tertunda.
"Masalah stok dan pemerataan distribusi vaksin saja masih belum selesai, masih banyak daerah yang kekurangan. Sekarang ditambah lagi dengan data NIK yang bermasalah," katanya.
Untuk itu, Ketua DPP PKS itu meminta pemerintah agar segera melakukan integrasi data agar rakyat tidak dirugikan.
"Jangan sampai rakyat dirugikan karena sistem data pemerintah yang sembrono dan tidak aman. Bukankah kartu vaksin sekarang menjadi syarat dalam beberapa kegiatan rakyat, mulai dari melakukan perjalanan, transportasi publik hingga masuk mall?" demikian catatan Netty.
Baca Juga : TNI AL Melalui Pusdiklapa Kodiklatal Meluluskan Prajurit Strata Perwira
Netty meminta Pemerintah agar segera melakukan integrasi data kependudukan Dukcapil dengan sistem pendataan vaksinasi PeduliLindungi untuk mencegah hal serupa terulang.
"Pastikan data NIK rakyat aman. Pastikan tidak ada unsur kesengajaan. Pastikan juga data vaksin berasal dari satu sumber agar tidak terjadi double input,” tandasnya.
0 Komentar