Anggaran Kemenhan Yang Harus Dipertanyakan







HARIANMERDEKA.ID-Menurut data dari hasil investigasi tim Capres Ganjar Pranowo, dari 100 % persenjataan TNI yang dipesan dan dibeli di masa Pemerintahan Jokowi, 87 % ada atau sudah datang di masa Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu, sedangkan di masa Menhan Prabowo yang dipesan dan dibeli hanya ada atau yang sudah datang baru 13 % saja (Bus Master yang bekas dan hibah, lalu Falcon 7 dan Falcon 8), itupun bukan alat persenjataan semua melainkan sebagian alat angkut. Lah kalau seperti ini lantas kerja dan prestasi Menhan Prabowo apa saja? 


Masak anggaran ratusan triliun rupiah untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) hasilnya hanya begitu saja? Kemana larinya anggaran ratusan triliun rupiah untuk Kemenhan? Bagaimana dengan pertanggung jawaban Menhan Prabowo? Apakah karena ini kemudian Menhan Prabowo tidak mau terbuka mengungkap data saat ditantang buka-bukaan data oleh Capres Ganjar Pranowo di acara Debat Capres III?.


Wajar saja jika menurut Prabowo sendiri, Menkeu Sri Mulyani tidak mau menyetujui sebagian anggaran yang telah diajukan oleh Menhan Prabowo, hingga Prabowo pernah marah-marah dan mengatakan ada menteri Neo Lib segala. Padahal ini masalahnya bukan Neo Lib-Liban, ini masalahnya anggaran sangat besar yang menyangkut uang negara dan nantinya harus dipertanggung jawabkan ke rakyat. 


Sangat tidak etis hanya karena seorang Menhan yang punya kedekatan dengan Presiden, lantas kemudian mau mengeruk anggaran seenaknya sendiri, dan belanja kebutuhan Alutsista bukan sesuai kebutuhan TNI melainkan atas selera dan kebutuhan Menhannya sendiri saja. Ini negara milik semua orang, bukan milik gerombolan terlebih milik perseorangan, segala pengelolaan harus dilakukan secara transparan !.


Karena itu debat Capres bagian III Minggu (7/Desember/2024) sudah sewajarnya berjalan secara terbuka, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi seperti yang diinginkan oleh Presiden Jokowi dan Menhan atau Capres No. 2 Prabowo, karena anggaran untuk Kemenhan bukanlah kerahasiaan negara, kecuali hal yang menyangkut strategi menjaga kedaulatan dan pertahanan negara. 


Jika Menhan Prabowo dan Presiden Jokowi ingin debat Capres III kemarin banyak yang ditutup-tutupi dan tidak boleh ada saling serang kecuali soal strategi, maka semua itu patutlah kita curigai, ada apa dan digunakan untuk apa anggaran Kemenhan selama ini? Untuk beli minyak goreng atau untuk money politics kemenangan Capres 02?. Wallahu a'lam. Karena Prabowo masih menjabat sebagai Menhan, harusnya wajar sekali jika Prabowo yang lebih patut untuk ditanya oleh Capres Ganjar Pranowo maupun oleh Anies Baswedan, dan ini namanya bukanlah menyerang.


Sebagai rakyat saya hanya ingin bertanya, meskipun yang jelas nyatanya gudang minyak goreng yang luar biasa banyak dan bertumpuk-tumpuk yang bergambar Paslon Capres/Cawapres Prabowo-Gibran itu nyatanya ada, dan sebelumnya iring-iringan truk kontainer yang melewati jalanan tol berisi logistik Paslon Capres/Cawapres No.2 itu sudah viral dimana-mana. 


Tak hanya itu, Dus Miftah juga sudah terbukti bagi-bagi uang ke rakyat dengan background kaos Capres No.2. Suatu hal yang sangat mempermalukan ummat Islam, karena seolah-olah pemuka agamanya menjadi makelar politik untuk kemenangan Capres/Cawapres Prabowo-Gibran. Apakah Pilpres 2024 harus dirusak oleh pemandangan-pemandangan kotor dan menjijikkan seperti ini?...(SHE).


Selasa, 9 Januari 2024.


Penulis : Saiful Huda Ems (SHE). Pengamat Politik. Pendiri dan mantan Ketua Ormas Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU), serta Mantan Wakil Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Berlin tahun 1994-1995.