Jokowi : Presiden Boleh Kampanye Asal Tidak Menggunakan Fasilitas Negara

 

Presiden Joko Widodo saat membagikan kaos kepada warga setelah meresmikan jalan inpres di Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024). (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/aww)

HARIANMERDEKA.ID, Jakarta- Menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang masuk sebagai tim sukses dalam kontestasi Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) dalam pemilu 2024.Presiden Joko Widodo menyebut presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik sehingga presiden memperbolehkan menterinya untuk ikut kampanye pemilu dengan catatan selama tidak menggunakan fasilitas negara.

"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu (24/01).

Jabatan presiden maupun menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik, Oleh karena itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.

Lebih lanjut, Jokowi menilai bahwa "hak demokrasi tersebut memiliki aturan.Selama tidak menggunakan fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024, itu yang terpenting" kata Jokowi 

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh; boleh. Menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," tegas Jokowi.

Selain itu, Jokowi menegaskan bahwa pilihan untuk berkampanye tersebut merupakan hak setiap individu yang boleh dilakukan.

"Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturan boleh, silakan; kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh; boleh berkampanye, boleh, tetapi kan dilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Saat ditanya apakah dia akan mengambil kesempatan untuk berkampanye sesuai aturan tersebut, Jokowi hanya menjawab secara normatif.

"Ya, nanti dilihat," ujar Jokowi.