 |
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. Foto: Mentari/nr |
HARIANMERDEKA.ID, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah untuk segera mengungkapkan lokasi tanah yang akan digunakan untuk Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, dalam diskusi virtual bertema "Tapera: Bisa Jadi Solusi?" pada Jumat malam (31/05), meminta klarifikasi mengenai tanah yang akan dibangun perumahan dari pemotongan gaji 3 persen secara sepihak.
"Jelaskan dahulu di mana tanah yang akan diberikan oleh negara untuk problem perumahan rakyat," tegas Mardani.
Mardani menyebut bahwa meskipun pemerintah mengklaim telah menyiapkan 26 backlog perumahan, perlu ada kejelasan mengenai kedekatan lokasi tempat kerja dan rumah. Ia menekankan pentingnya memastikan lokasi perumahan yang dekat dengan tempat bekerja.
"Mau dibangun di mana? High-rise building atau low-rise building? Jangan sampai kerjanya di Jakarta tapi rumahnya di Karawang, kan gak nyambung," kata Mardani.
Mardani juga mengkritik kebijakan tersebut, menyebutnya sebagai pemborosan energi masyarakat dan menambah beban tanpa memberikan solusi nyata. Ia khawatir kebijakan ini akan berakhir seperti program-program sebelumnya yang terhenti di tengah jalan.
"Pemerintah membuang energi masyarakat, bukannya memberikan kebahagiaan dan rahmat, yang terjadi malah merepotkan dan membuat sedih. Tapi biasa, kebijakan seperti ini nanti dibatalkan seperti UKT," pungkasnya.
Dengan desakan ini, PKS berharap pemerintah bisa lebih transparan dan memastikan bahwa kebijakan Tapera benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat tanpa menambah beban mereka.(Yus)
0 Komentar