HARIANMERDEKA.ID, Brebes – Mimpi masyarakat di selatan Kabupaten Brebes untuk memiliki kabupaten sendiri kian nyata. Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI resmi menerima aspirasi pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Brebes Selatan dan siap memperjuangkannya ke pemerintah pusat.
Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, mengatakan usulan pemekaran ini akan segera dibahas dalam rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri dan dikonsultasikan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
“CDOB Brebes Selatan bersama CDOB Provinsi Aceh Leuser Antara resmi masuk daftar usulan DPD RI yang akan kami perjuangkan,” ujar Andi di Jakarta, dikutip dari mediapenanews oleh Harianmerdeka, Selasa (04/11).
Dalam dokumen resmi hasil audiensi, aspirasi pemekaran Brebes Selatan telah diterima Komite I DPD RI dan akan ditindaklanjuti melalui rapat kerja dengan Kemendagri serta rapat konsultasi dengan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
Andi menyoroti perlambatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, yang hingga kini belum menggelar rapat paripurna DPRD untuk menyetujui usulan.
“Jawa Tengah menunggu moratorium dicabut dulu sebelum paripurna, padahal paripurna itu salah satu syarat agar usulan bisa diteruskan ke pusat,” jelasnya.
DPD RI pun mendorong pemerintah membuka moratorium pemekaran daerah, agar wilayah-wilayah yang sudah siap, termasuk Brebes Selatan, bisa segera diproses.
Wakil Ketua Komite I DPD RI, Muhdi, menekankan Brebes Selatan sebagai wilayah yang paling siap secara administrasi dibanding daerah lain yang mengusulkan pemekaran.
“Jarak jauh ke pusat pemerintahan membuat pelayanan publik kurang optimal. Pemekaran akan membantu meningkatkan layanan bagi masyarakat,” ujar Muhdi.
Presidium Pemekaran Brebes Selatan, beserta perwakilan kepala desa dan BPD, memaparkan dokumen lengkap, sejarah pemekaran, potensi wilayah, dan dukungan Pemkab Brebes. Wakil Ketua Presidium, Agus Sutrisno, menyebut hasil audiensi ini sebagai sinyal positif bagi perjuangan panjang masyarakat Brebes Selatan.
“Harapannya, Gubernur Jateng memiliki pandangan yang sama bahwa moratorium adalah urusan pusat, sehingga proses pemekaran dapat segera berjalan,” tutup Agus. (***)
0 Komentar