 |
| Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda |
HARIANMERDEKA.ID, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti lemahnya kapasitas fiskal daerah yang membuat sebagian besar wilayah Indonesia bergantung pada APBN. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Laboratorium Gerakan (LAGA) Perubahan Partai NasDem di Akademi Bela Negara, Jakarta, Jumat (28/11).
Rifqi menekankan bahwa banyak daerah tidak memiliki kendali atas sumber daya strategis, seperti tambang dan hutan, meski wilayahnya menjadi kontributor utama penerimaan negara.
Kondisi ini membuat daerah bergantung pada transfer pusat, sementara APBD di banyak wilayah defisit.
Sebagai solusi, Rifqi mendorong penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar menjadi instrumen peningkatan fiskal.
“BUMD harus disiapkan serius agar mampu mengelola potensi strategis daerah, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
Ia menambahkan, sekitar 70 persen BUMD saat ini belum berfungsi optimal.
Rifqi juga menyoroti isu pemekaran daerah dan ketidakadilan fiskal di beberapa provinsi Papua. Ia menekankan pentingnya perencanaan matang, hitungan fiskal yang kuat, dan komunikasi politik sehat antara pusat dan daerah.
“Sebagai politisi, tugas kita memperbaiki sistem dan memperkuat fiskal daerah, bukan menambah masalah,” pungkas Rifqi.
