HARIANMERDEKA.ID, Jakarta – Guru Besar FISIP Universitas Airlangga, Henri Subiakto, melontarkan kritik keras terhadap lambannya negara dalam menetapkan bencana nasional atas krisis ekologis yang melanda Sumatera, Kamis (18/12).
Menurutnya, pertimbangan politik justru telah mendzalimi rakyat yang menjadi korban bencana akibat kerusakan lingkungan.
Melalui akun X pribadinya, @henrysubiakto, Henri menyebut bahwa negara cenderung lebih cepat menetapkan status bencana nasional jika penyebabnya murni fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, atau letusan gunung berapi. Dalam kondisi tersebut, tidak ada pihak yang bisa disalahkan secara langsung.
“Berbeda dengan bencana akibat kerusakan lingkungan dan hutan. Meski dampaknya luas dan korban sangat besar, penetapan bencana nasional menjadi rumit karena menyangkut siapa pelaku perusakan,” tulis Henri.
Ia menilai, ketika bencana bersumber dari deforestasi, tambang, atau eksploitasi lingkungan, maka penetapan status bencana nasional berpotensi membuka proses pertanggungjawaban hukum, sosial, hingga politik. Mulai dari perusahaan, pemberi izin, hingga pejabat aktif dan mantan pejabat bisa ikut terseret.
Henri juga menyoroti kekhawatiran negara terhadap konsekuensi internasional. Menurutnya, status bencana nasional memungkinkan masuknya bantuan asing dan membuka ruang investigasi yang lebih luas, termasuk dari pihak internasional.
“Di situ risiko politik terbuka lebar. Bukan hanya menyangkut nama baik Indonesia, tapi juga reputasi tokoh-tokoh, perusahaan, dan pejabat yang terkait dengan kerusakan lingkungan,” tegasnya.
PERTIMBANGAN POLITIK MENDZOLIMI RAKYAT
Bencana Nasional akan lebih mudah dinyatakan saat bencana itu datang dari Alam (seperti Gempa, Tzunami, dan Gunung Meletus) karena harus diterima tanpa ada yang bisa disalahkan. Maka tsunami Aceh saat itu langsung bisa disebut bencana… pic.twitter.com/ouSYxJoY1H
Akibatnya, kata Henri, perspektif penentuan status bencana bergeser. Bukan lagi berangkat dari penderitaan korban atau skala kerusakan, melainkan dari kalkulasi politik dan dampak citra kekuasaan.
“Inilah yang membuat korban seperti dizalimi. Penyelamatan rakyat menjadi bukan prioritas utama, sementara perhitungan politik justru berada di depan,” kritiknya.
Henri bahkan menyebut ada kemungkinan Presiden tidak mendapatkan informasi yang utuh terkait kompleksitas bencana tersebut, atau justru terbebani oleh beratnya persoalan politik dan administrasi negara.
“Apakah Presiden tidak mendapat laporan lengkap, atau memang beban negara yang terlalu besar dan kompleks? Apa pun itu, situasi ini sungguh menyedihkan,” pungkasnya.
Pernyataan Henri Subiakto menambah daftar kritik publik terhadap respons negara dalam menghadapi bencana ekologis di Sumatera, yang hingga kini masih menyisakan penderitaan panjang bagi masyarakat terdampak.
