 |
| Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial di Kantor DLHK Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin (15/12). |
HARIANMERDEKA.ID,Semarang– Luas lahan kritis di wilayah Jawa Tengah mengalami penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Dari sebelumnya mencapai ratusan ribu hektare, kini berkurang sekitar 75 ribu hektare, seiring penguatan program perhutanan sosial.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah, Widi Hartanto, menyampaikan bahwa pada periode 2022 hingga 2024, total lahan kritis di Jawa Tengah tercatat sekitar 392 ribu hektare. Saat ini, angka tersebut menurun menjadi 317.629 hektare.
“Sudah ada penurunan yang cukup signifikan terkait luasan lahan kritis di Jawa Tengah. Ini tidak lepas dari upaya pemulihan yang terus dilakukan, salah satunya melalui program perhutanan sosial,” ujar Widi dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial di Kantor DLHK Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin (15/12).
Ia menegaskan, upaya pemulihan lahan kritis perlu terus diperkuat agar fungsi hutan dapat kembali optimal, sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menekankan bahwa konsep perhutanan sosial tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga harus tetap menjaga fungsi ekologis hutan.
“Konsep perhutanan sosial tidak mengabaikan fungsi kawasan hutan. Justru harus mampu menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi dan kelestarian lingkungan,” kata Sumarno.
Menurutnya, pemulihan lahan kritis melalui perhutanan sosial membutuhkan pendampingan penuh dengan skema pemanfaatan yang terukur. Ia menyarankan pembagian pola tanam, yakni 50 persen tanaman keras, 30 persen tanaman keras buah-buahan, dan 20 persen tanaman semusim.
“Dengan skema ini, fungsi hutan dapat pulih sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Harapannya, pelestarian hutan di Jawa Tengah bisa terus terjaga secara berkelanjutan,” pungkasnya.(Hms).
