 |
| Gambar ilustrasi Ai/Harianmerdeka.id |
HARIANMERDEKA.ID, Jakarta- Pengamat sosial-politik Islah Bahrawi melontarkan pernyataan keras terkait dugaan skandal kuota haji 2024. Sabtu (10/01).
Melalui akun X pribadinya, @islah_bahrawi, Islah meyakini bahwa dalam perkara tersebut nama Presiden Joko Widodo akan kerap disebut, namun ia meragukan keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memanggil Jokowi.
“Seperti halnya kasus Tom Lembong dan Nadiem Makarim, dalam kasus kuota haji ini nama Jokowi akan disebut berkali-kali. Tapi saya juga meyakini, KPK tak akan pernah punya nyali untuk memanggil Jokowi,” tulis Islah.
Islah mengungkapkan bahwa dirinya akan membedah isi dokumen yang ia sebut sebagai “Buku Putih Kuota Haji 2024” dalam sebuah podcast yang akan tayang pekan depan. Ia menyinggung adanya keterkaitan antara kasus kuota haji dengan Presiden Jokowi serta pihak bernama Maktour.
Sejumlah pertanyaan tajam turut dilontarkan Islah, mulai dari dugaan motif di balik penetapan tersangka terhadap Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, hingga kemungkinan adanya konflik internal di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang beririsan dengan kasus tersebut.
“Penetapan tersangka untuk Gus Yaqut sebenarnya untuk menyelamatkan siapa? Apakah ada kaitannya dengan konflik di PBNU bulan lalu?” tulisnya.
Islah juga mempertanyakan siapa aktor utama dalam kasus kuota haji dan siapa pihak yang sesungguhnya menikmati keuntungan dari kebijakan yang kini dipersoalkan. Menurutnya, dakwaan bahwa kebijakan Menteri Agama menguntungkan pihak lain harus dijawab secara terbuka.
“Gus Yaqut didakwa membuat kebijakan yang dapat menguntungkan orang lain. Siapakah orang lain itu?” lanjut Islah.
Di akhir pernyataannya, Islah menegaskan komitmennya untuk mengungkap apa yang ia yakini sebagai kebenaran, meski berisiko. Ia menyerukan agar publik tidak takut bersuara.
“Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran, karena yang benar maupun yang salah akan mati pada waktunya,” tegasnya.
Islah Bahrawi dikenal sebagai intelektual publik yang aktif menyampaikan kritik sosial dan politik. Dalam profil akunnya, ia menegaskan bukan pengurus PBNU maupun tokoh struktural NU, melainkan Nahdliyin organik sejak lahir, dengan gaya komunikasi lugas dan tanpa basa-basi.
