 |
| Ketua DPP PKB Bidang Penguatan Organisasi, Legislatif, dan Eksekutif, Abdul Halim Iskandar |
HARIANMERDEKA.ID, Jakarta-Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai melakukan sosialisasi Surat Keputusan (SK) kepengurusan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB se-Indonesia kepada seluruh struktur partai di daerah. Langkah ini dilakukan setelah seluruh tahapan Musyawarah Wilayah (Muswil) serta Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dua tahap rampung dilaksanakan. Jum'at (23/01).
Ketua DPP PKB Bidang Penguatan Organisasi, Legislatif, dan Eksekutif, Abdul Halim Iskandar atau Gus Halim, mengatakan sosialisasi SK kepengurusan tersebut dilaksanakan mulai hari ini hingga 25 Januari 2026. Kegiatan ini ditujukan kepada seluruh jajaran DPW dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB di setiap provinsi.
Menurut Gus Halim, sosialisasi menjadi penting karena DPW dan DPC merupakan peserta Muswil yang terlibat langsung dalam proses panjang penyusunan kepengurusan, termasuk penyampaian serta pengakomodasian berbagai usulan dari daerah.
“Sosialisasi ini bertujuan agar seluruh struktur partai memahami secara utuh hasil dari rangkaian Muswil yang telah dilaksanakan di seluruh DPW PKB se-Indonesia,” ujar Gus Halim.
Ia menegaskan bahwa penataan kepengurusan ini merupakan arahan langsung dari Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar. Menurutnya, PKB tidak hanya menargetkan kemenangan elektoral, tetapi juga menyiapkan kader yang mampu mengelola pemerintahan secara profesional dan bertanggung jawab.
“Menang dalam pemilu bukanlah pekerjaan terberat. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana mengelola pemerintahan setelah kemenangan itu diraih. Jika tidak mampu, maka kemenangan menjadi tidak bermakna,” tegasnya.
Gus Halim menjelaskan, seluruh hasil Muswil, termasuk struktur kepengurusan yang telah ditetapkan, program kerja, serta langkah-langkah lanjutan, disampaikan secara terbuka kepada jajaran DPW dan DPC melalui pertemuan daring.
Setelah proses sosialisasi rampung, DPP PKB akan menggelar pengukuhan pengurus DPW PKB yang baru, yang dirangkai dengan Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang). Pengukuhan tersebut akan diikuti oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syuro serta Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Tanfidz, dan dijadwalkan berlangsung pada 1–3 Februari 2026.
Selain itu, pengukuhan juga akan dibarengi dengan pelaksanaan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) dan orientasi politik bagi seluruh pengurus DPW masa bakti 2026–2031 di masing-masing provinsi, mulai Februari hingga awal April 2026.
Gus Halim menegaskan, pelantikan pengurus DPW tidak bersifat seremonial semata. Para Ketua DPW diwajibkan menandatangani kontrak komitmen dan kontrak kinerja sebagai bentuk keseriusan partai dalam membangun tata kelola organisasi yang kuat.
“Kontrak komitmen, kontrak kinerja, serta Akpolbang menjadi bukti bahwa PKB serius menyiapkan kader untuk mengelola pemerintahan dan mengabdi kepada bangsa dan negara sesuai ideologi partai,” jelasnya.
Ia optimistis, konsolidasi ini akan memperlihatkan soliditas internal PKB kepada publik. Menurutnya, PKB akan tampil sebagai partai yang mengedepankan kualitas kepemimpinan, totalitas kerja, serta komitmen jangka panjang dalam perjuangan politiknya.
