HARIANMERDEKA.ID, Jakarta-Lawyer dan analis politik Saiful Huda Ems menilai Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah melakukan barter politik dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Penilaian tersebut disampaikan Saiful melalui catatan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (08/01).
Dalam keterangannya, Saiful menyoroti perubahan sikap Partai Demokrat yang dinilainya tidak konsisten terkait wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau Pilkada Tidak Langsung.
“Partai Demokrat yang sebelumnya menyatakan keberatan terhadap Pilkada Tidak Langsung, tiba-tiba berbalik mendukung. Ini menunjukkan politik yang plin-plan dan tidak berprinsip,” ujar Saiful dalam pernyataan tertulisnya.
Menurut Saiful, isu Pilkada Tidak Langsung sengaja dimunculkan untuk mengalihkan perhatian publik dari kritik luas terhadap lambannya respons pemerintah dalam menangani bencana ekologis banjir bandang di sejumlah provinsi di Sumatera, khususnya Aceh.
“Ketika publik ramai mengkritik kegagalan negara menangani bencana ekologis, isu Pilkada Tidak Langsung dimunculkan dan berhasil menggeser perhatian publik dari bencana alam ke bencana demokrasi,” tegasnya.
Saiful menilai rencana Pilkada Tidak Langsung merupakan bentuk kemunduran demokrasi dan pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat. Ia menegaskan bahwa hak memilih kepala daerah secara langsung merupakan salah satu hak dasar rakyat yang tersisa di tengah berbagai pembatasan hak sipil dan politik.
Dalam keterangannya, Saiful juga membandingkan sikap Demokrat dengan PDI Perjuangan (PDIP) yang secara terbuka menolak wacana tersebut. Menurutnya, PDIP terbiasa berada di dalam maupun di luar kekuasaan, sementara Demokrat dinilai tidak siap berada di luar lingkaran pemerintahan.
“Partai Demokrat tidak ingin dianggap pembangkang oleh Presiden Prabowo karena khawatir dikeluarkan dari koalisi dan kehilangan jatah kekuasaan. Dukungan terhadap Pilkada Tidak Langsung diduga sebagai kompensasi agar tetap mendapat posisi menteri dan jabatan strategis lainnya,” ujarnya.
Saiful bahkan menyamakan karakter politik Demokrat dengan Partai Golkar yang menurutnya selalu berupaya berada di lingkar kekuasaan. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk barter politik yang mengorbankan prinsip demokrasi.
Mengakhiri pernyataannya, Saiful mengutip Mahatma Gandhi tentang dosa besar politik, yakni “berniaga tanpa kerja keras dan berpolitik tanpa prinsip”. Ia menyerukan agar SBY dan Partai Demokrat kembali berpihak pada perjuangan demokrasi dan tidak tergoda oleh kekuasaan.
“Jangan silau oleh kekuasaan. Kembalilah ke barisan rakyat yang puluhan tahun berjuang untuk demokrasi yang beradab,” pungkasnya.
