 |
| Prof.Henri Subiakto Guru Besar Ilmu Komunikasi dan Regulasi Digital dari Universitas Airlangga |
HARIANMERDEKA.ID, Jakarta- Seorang Guru Besar Ilmu Komunikasi dan Regulasi Digital dari Universitas Airlangga, Henri Subiakto, melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah keputusan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Kritik tersebut disampaikan melalui akun media sosial X miliknya, @henrisubiakto. Dikutip HarianMerdeka, Sabtu (07/03).
Dalam unggahannya, Henri menilai jika sejumlah kebijakan Presiden Prabowo terus dibiarkan tanpa evaluasi, hal itu berpotensi menimbulkan kesalahan yang dapat menyulitkan posisi Indonesia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Menurutnya, Presiden Prabowo kemungkinan mendapat masukan yang keliru dari lingkungan sekitarnya. Ia bahkan menilai ada pihak-pihak di sekitar presiden yang justru mendorong atau membiarkan lahirnya keputusan yang dianggap bermasalah.
Beberapa kebijakan yang disorot antara lain penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART), keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), serta sikap pemerintah yang dinilai belum melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Henri juga menyinggung hubungan Indonesia dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ia menyebut bahwa di sejumlah negara, termasuk di Amerika Serikat sendiri, Trump kerap dipandang sebagai pemimpin yang kontroversial dan gemar melakukan intervensi ke negara lain.
“Trump yang menurut banyak pihak dianggap sebagai presiden AS yang bermasalah dan suka campur tangan ke negara lain, justru diikuti dan dipercaya,” tulis Henri dalam pernyataannya di media sosial.
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut berpotensi membuat Presiden Prabowo terjebak dalam kesepakatan politik dengan Trump. Dalam unggahannya, Henri juga mengutip pandangan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, yang menyebut bahwa Indonesia bisa saja terjebak dalam kesepakatan dengan pemerintahan Trump.
Henri mempertanyakan mengapa sosok yang dinilai kontroversial oleh banyak pihak justru dijadikan sekutu atau aliansi oleh pemerintah Indonesia.
Selain itu, ia juga mengkritik keras para pendukung pemerintah di media sosial yang menurutnya terus membela kebijakan tersebut tanpa kritik. Ia menilai sikap tersebut justru dapat memperburuk situasi dan menyulitkan posisi Presiden Prabowo.
Pernyataan Henri Subiakto ini menambah panjang daftar kritik dari kalangan akademisi terhadap arah kebijakan luar negeri dan ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, khususnya terkait isu perdagangan internasional, hubungan geopolitik, serta kebijakan domestik pemerintah.
