 |
| Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan |
HARIANMERDEKA. ID, Jakarta - Jelang Pilpres 2024, PBNU mulai mengambil sikap atas langkah politik yang dilakukan oleh Partai Kebamgkitan Bangsa (PKB) .
Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan mengingatkan agar Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar tau diri bahwa partai yang dipimpinnya didirikan NU, sehingga organisasi Islam terbesar di Indonesia itu berhak mengendalikan PKB.
Kata dia, bahwa sejarah tidak bisa dilupakan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dilahirkan dari PBNU.
"Jika mengacu ke sana, artinya kepemilikan saham dan pengendalian operasional PKB harusnya di bawah kendali PBNU,” kata Rahmat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/01).
“Jika mengacu ke teori organisasi modern, maka pemegang saham utama sekaligus merangkap sebagai induk, berhak mengendalikan dan mengaudit keuangan, operasional, dan kinerja,” lanjutnya.
Harusnya PKB menjelaskan agenda-agenda partai ke depan kepada pengurus NU. Namun, PKB justru tidak berkoordinasi dan langsung melakukan aktivitas politik di struktur organisasi NU daerah seperti PCNU dan MWCNU.
“Ini menunjukkan PKB ingin mengerdilkan NU dan PBNU. Cara berorganisasi yang salah kaprah seperti ini harus diingatkan,” tegasnya.
Terkait dengan bantuan PKB ke NU, Rahmat menilai hal tersebut menjadi sebuah kewajiban yang perlu dilakukan, mengingat status partai tersebut berada di bawah NU.
“NU dengan semua tingkatan dari PBNU, PWNU dan PCNU berhak mengaudit (kinerja, operasional dan keuangan PKB),” ungkap Rahmat.
Lebih lanjut kata dia, PKB harus berbenah diri sehingga tidak menunjukkan kesan melebihi NU. Ia menegaskan bahwa semua yang dikerjakan oleh PKB harus mendapat restu dari PBNU.
“Ini, kok, lama kelamaan kita lihat semakin salah menempatkan dirinya di depan PBNU. PKB seolah-olah lebih hebat dan berjasa dari NU,” tutupnya. ***
0 Komentar