HARIANMERDEKA. ID-Sesungguhnya terlalu luas jika kita menarik segala kesimpulan untuk dijadikan suatu pijakan demi memperoleh kesamaan pandang dari berbagai perbedaan yang ada ditengah masyarakat kita, namun perlu digaris bawahi bahwa islam bukanlah elemen oposisi yang semestinya ditarik-tarik pada kepentingan politik apapun, walau dibalik hal itu dibutuhkan kehadirannya dalam mengentaskan berbagai persoalan bangsa ini.
Disetiap langkah kebersamaan untuk membangun sebuah kebangsaan yang mengedepankan corak hidup demokratis tentu kita semua merasakan hal yang tidak mudah menjaga haluan tersebut sebagai dinamika yang tetap utuh, apalagi unsur-unsur yang bersifat mengikat atas segala komponen dari setiap perbedaan itu menjadi ternodai oleh karena adanya fanatisme dari banyaknya keyakinan yang berbeda.
Namun kita bukanlah sebuah bangsa yang mudah untuk dikebiri dan dikungkung dalam suatu tekanan, sehingga begitu mudah untuk di dikte, apalagi dipaksa pada suatu kongklusi tertentu.
Tentu diperlukan banyak upaya kebersamaan agar terciptanya saling menghargai dan penghormatan yang sewajarnya kepada setiap elemen yang memiliki kepentingan utk bersatu dibawah payung 4 pilar kebangsaan.
Oleh karenanya, marilah kita jaga persatuan itu demi menegakkan sendi-sendi yang kokoh dengan cara membangun jembatan kebhinekaan kearah tujuan bersama, dari apa yang kita sebut sikap TOLERANSI, agar saling menghormati, saling menghargai serta memberi peluang bagi berkembangnya komponen kekuatan nasionalisme, agar Generasi muda nantinya memiliki atmosfer yang damai serta menjadi patriotisme bangsa di bumi indonesia yg kita cintai ini.
Persaudaraan pada keyakinan yang sama, semestinya diartikan sebagai tindakan sosial dalam arti melakukan upaya sebagai gerakan sosial yang merupakan perilaku kolektif dengan ditandai kepentingan bersama dari tujuan jangka panjang untuk mengubah atau mempertahankan masyarakat atau kelompok dari elemen yang ada di dalamnya. Sebab unsur ritual, spiritualitas dan sosial merupakan bagian yang semestinya tidak terpisahkan dari pokok-pokok sebuah ajaran.
Maka segala konsep itu, tentu akan memunculkan ide untuk menimbulkan serta mengajak perubahan dari orang-orang yang berintegrasi ke dalam proses perubahan sosial itu melalui aksi solideritas yang tentu saja tidak sebatas wilayah suatu negara akan tetapi merambah pada ajakan lintas negara dengan maksud menegakkan persaudaraan seiman atau bahkan menuju sebutan solidaritas transnasional.
Dengan demikian, gerakan-gerakan sosial itu merupakan wahana yang memungkinkan dibangunnya upaya solidaritas bersama demi ikut mempengaruhi perjalanan sebuah kebijakan atau peristiwa kemanusiaan lain, yang diwujudkan melalui organisasi dan tindakan formalnya. Oleh karenanya, secara tidak langsung mereka menanamkan fanatisme kelompok itu demi kekuatan global dan luas penyebarannya.
Berbeda dengan Negara, dimana Negara berdiri diatas kelembagaannya, dimana lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan. Ada yang dibentuk berdasarkan kekuasaan oleh konstitusi, dimana fungsi dankedudukan serta hierarki lembaga itu sendiri secara definitif, merupakan alat-alat kelengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara yaitu institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara.
Dalam konsep kerakyatan, Rakyat adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu negara melalui kewenangan yang didelegasikan kepada pemerintahannya. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang mempunyai ideologi yang sama dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang sama serta mempunyai hak dan kewajiban konstitusi yang sama yaitu untuk membela keutuhan negaranya bila diperlukan.
Dalam hal fungsi masyarakat adalah untuk mencapai tujuan bersama. dimana dengan fungsi ini untuk dapat mengatur hubungan antar masyarakat sebagai sistem sosial yang mana fungsi tersebut tercermin dalam penyusunan suatu skala prioritas dari berbagai tujuan yang hendak dicapainya. Sedangkan masyarakat yang merupakan warga dari suatu negara yang harus menjunjung tinggi hukum dan kepemerintahan yang sah serta berdaulat.
Sehingga setiap masyarakat dapat ikut serta dalam upaya pembelaan terhadap negara sesuai kapasitas dan bidang masing-masing, namun tetap dalam koridor untuk menghormati hak asasi manusia (HAM) orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal itu seperti diketahui, negara merupakan suatu wilayah yang menjadi tempat tinggal bagi suatu bangsa, atau seluruh masyarakat yang ada di dalamnya.
Dalam hal ini, tentu negara berkepentingan untuk mengatur kehidupan masyarakat dengan jelas dan secara konstitusional demi mewujudkan ketertiban dan kepentingan umum. Oleh karenanya, dalam mempertahankan suatu negara, dibutuhkan sikap untuk mencintai negaranya atas dasar kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial dicapai bersama-sama pula sebagai kekuatan sebuah bangsa. sehingga sikap inilah yang dimaknai sebagai nasionalisme suatu bangsa.
Memang kita memahami pada dinamika internal dari suatu bangsa yang sarat akan kompetisi dan kompetensi kemampuan melalui jabatan politis serta kepentingan yang bersifat organisatoris, oleh karenanya tentu ada pihak yang mencari peluang untuk meraih serta menawarkan sikap yang berbeda, namun semestinya masih dalam koridor nasionalisme dan tidak keluar dari 4 pilar bangsa ini.
Konsep reformasi semestinya memperkuat dan melengkapi serta meninggikan sasaran dari apa yang sudah tersedia sebagai tolok ukurnya, bukan malah melebarkannya kepada haluan kanan jauh untuk larut pada pemikiran agama yang konservatif sebab hal inilah yang harus dicermati bahwa dimensi keyakinan transnasional jangan sampai menekan keberadaan Nasionalisme yang semestinya tertanam dan terbangun sejak Republik ini dimerdekakan.
Penulis : Andi Salim
0 Komentar