HARIANMERDEKA. ID, Jakarta- Dalam upaya mengatasi kelangkaan minyak goreng, pemerintah berencana memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp. 300.000 kepada masyarakat. Rabu, (06/05).
Usut punya usut, berdasarkan informasi yang diperoleh, Amin Ak, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan sumber dana bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng tersebut diambil dari anggaran Bansos dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagai dampak Covid-19.
“Dana ini difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin akibat tekanan kenaikan harga sejumlah bahan pokok dan penanganan kemiskinan ekstrem,” ujar Amin di Jakarta, Selasa (05/04) dikutip harianmerdeka dari Genpi.
Namun, kata Amin, karena tidak tegas terhadap mafia minyak goreng, dana yang seharusnya untuk penanggulangan kemiskinan sebagian tersedot untuk BLT minyak goreng.
Hal itu sangat disayangkan karena saat ini rakyat juga dihadapkan pada kenaikan sejumlah bahan pokok lainnya.
Dia mengatakan, untuk menyalurkan BLT minyak goreng Rp 300.000 kepada 20,5 juta penerima BPNT dan PKH Kemensos dan 2,5 juta pelaku UMKM dibutuhkan dana sebesar Rp 6,9 triliun.
"Jika presiden tegas menjalankan UU dengan mengendalikan dan menertibkan praktik kartel dan mafia minyak goreng, negara tidak perlu mengeluarkan subsidi tambahan untuk BLT minyak goreng,” kata Amin.
Dia menambahkan, selain subsidi minyak goreng, pemerintah juga harus tetap mempertahankan subsidi listrik, LPG, solar, dan pertalite.
"Subsidi tersebut sebagai konsekuensi tak terhindarkan agar ekonomi rakyat kecil tidak makin terpuruk setelah dihantam pandemi covid-19," kata Amin. (*)
0 Komentar