
Drs.Sakhroji,M.Pd (Pengamat Sosial Politik)
HARIANMERDEKA.ID-Beberapa hari belakangan ini hampir sebagian besar media online mewartakan tentang politik identitas. Sebagai negara demokrasi yang akan melaksanakan pesta demokrasi serentak pada tahun 2024 adalah hal yang wajar jika topik itu mengemuka. Karena bagi politisi maupun praktisi yang berkecimpung di dunia politik ini sangat menarik dan penting.
Dua tahun ke depan bukanlah waktu yang panjang. Mereka jauh jauh hari harus mempersiapkan diri untuk menghadapi perhelatan lima tahunan tersebut baik secara fisik maupun psikis.
Namun demikian pemilu yang merupakan ajang pesta demokrasi rakyat jangan sampai menimbulkan residu demokrasi yang negatif.
Misalnya terbelahnya kelompok kelompok dalam masyarakat, timbulnya rasa dendam, rasa kebencian dan perpecahan di kalangan masyarakat.
Yang namanya pesta demokrasi harusnya suasananya menyenangkan bukan malah menimbulkan horor dimasyarakat.
Akhir pesta juga harus menghasilkan atau meninggalkan sesuatu yang menyenangkan bagi rakyat, bagi kita semua. Bukan sebaliknya.
Politik identitas
Menurut Abdillah (2002), definisi politik identitas adalah politik yang dasar utama kajiannya dilakukan untuk merangkul kesamaan atas dasar persamaan-persamaan tertentu, baik persamaan agama, etnis, dan juga persamaan dalam jenis kelamin.
Pada dasarnya politik identitas dapat dikatakan sebagai aliran politik yang didasari pada kesamaan masyarakat yang termarjinalkan atau masyarakat yang merasa keinginannya tidak terakomodir. Pendeknya, mereka yang merasa tidak mendapat keadilan dari pihak penguasa.
Berkaitan dengan politik identitas, baru baru ini detik.com 25 Juli 2022 melansir pernyataan Surya Paloh tentang politik identitas.
Surya Paloh memandang politik identitas tak selalu negatif dalam sejarah. Ia juga mengatakan politik identitas lahir dari perjuangan melawan diskriminasi.
"Politik identitas sesungguhnya tidak selalu negatif dalam sejarah. Politik identitas lahir dari perjuangan melawan diskriminasi dan ketidakadilan," demikian ia mengatakan hal itu di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Senin (25/7/2022).
Surya Paloh kemudian menyebutkan ada tiga bentuk politik identitas, yaitu good, bad, dan ugly.
"Dalam sebuah forum nasional di Jakarta, Profesor Yudi Latief menyampaikan bahwa ada 3 bentuk politik identitas, ada yang good, ada yang bad, dan ugly," ujarnya.
Ia menjelaskan bentuk politik identitas disebut good ketika identitas dijadikan suatu kekhasan dari suatu kelompok politik. Namun, lanjutnya, hal itu tak menjadi batas dalam berbaur dengan kelompok lainnya.
"Politik identitas menjadi good ketika dia menjadi ciri dari sebuah partai politik atau kelompok politik. Namun tidak membuat dirinya eksklusif dan tak mau mengenal yang lain, sebaliknya mereka telah mampu bersikap inklusif," katanya
Surya Paloh melanjutkan, praktik politik identitas yang buruk yakni ketika suatu kelompok bersikap eksklusif dan tak mau mengenal yang lain. Menurutnya, praktik politik identitas yang satu ini bakal merusak.
"Politik identitas yang buruk atau yang tidak baik adalah kebalikan dari yang baik tadi. Mereka bersikap eksklusif dan tidak mau mengenal yang lain. Yang menjadi masalah adalah politik identitas yang buruk. Dia bukan hanya buruk tapi juga merusak," ujarnya
Surya Paloh menuturkan kerusakan dari praktik politik identitas yang buruk ini yakni terciptanya politik kebencian. "Praktik politik semacam ini selain tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, juga membuat kita lupa seolah manusia hanya memiliki satu identitas belaka. Kerusakan model ini pada gilirannya akan membawa politik identitas menjadi politik kebencian," katanya.
Dari pernyataan tersebut, sebenarnya tidak ada yang salah dari politik identitas. Surya Paloh sudah menjelaskan baik buruknya politik identitas.
Tapi tampaknya media massa pada saat itu hampir sepakat untuk membuat headline "Politik identitas tidak selamanya negatif" Padahal dalam pernyataannya Surya Paloh menyatakan bahwa politik identitas yang buruk dapat merusak tatanan bangsa, tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seolah manusia hanya memiliki satu identitas saja dan akhirnya menjadi politik kebencian.
Yang menjadi pertanyaan mengapa topik yang diangkat "Politik identitas tidak selamanya negatif? " Topik ini mengganjal bagi penulis karena kalau dianalogikan sama dengan pernyataan tersebut sama dengan " tidak selamanya mendung itu hujan "
Disini penulis ingin mengatakan bahwa benar tidak selamanya mendung itu hujan, tapi setiap terjadinya hujan diawali dengan mendung. Artinya mendung sebagai indikator bahwa kalau ada mendung akan ada hujan. Demikian pula dengan politik identitas siapa yang bisa menjamin kalau politik identitas dalam pelaksanaannya tidak negatif.
Pengalaman menunjukkan kepada kita semua, bahwa penggunaan politik identitas sudah kita rasakan bersama ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019. Masyarakat terbelah menjadi dua kubu yaitu "cebong" dan "kampret". Keduanya saling mengejek dan melarang menyolatkan jenazah yang memilih lawan politiknya. Spanduk ancaman tidak mau menyolatkan jenazah terpampang bertebaran di mana mana di masjid masjid di Jakarta.
Efek lain yaitu munculnya sifat kebencian, berita berita bohong/ hoaks yang dibuat kedua belah pihak. Apabila hal ini dibiarkan akan menimbulkan konflik horizontal yang berkepanjangan dan akan membahayakan, keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa. Akan kondisi ini terulang kembali di pilpres 2024 ?
Politik Identitas, Politik Kemunduran
Jika yang dikatakan Surya Paloh politik identitas tidak selamanya negatif, maka sebenarnya tersirat ia ingin mengatakan bahwa politik identitas nggak apa apa kok, sah sah sah saja. Bahkan secara tidak langsung ia ingin mengabsahkan politik identitas digunakan sebagai ajang meraih kekuasaan di tahun 2024. Jika ini benar berarti ia sedang mempertaruhkan bangsa untuk kepentingan kelompoknya. Janganlah untuk meraih kekuasaan mengorbankan bangsa dan negara.
Sekali lagi jika benar, berarti kita akan menyaksikan perhelatan politik devide et impera lahir kembali dan masyarakat kita akan terkotak kotak seperti pada zaman kolonial Belanda. Ini berarti politik kita mengalami kemunduran.
Kalau pada masa penjajahan muncul reaksi dari penduduk Hindia-Belanda (pribumi) wajar karena pada saat itu masyarakat tidak mendapat perlakuan yang adil. Benar apa yang dikatakan Surya Paloh di atas bahwa politik identitas muncul karena ketidakadilan. Pada saat itu memang banyak bermunculan gerakan gerakan perlawanan melawan Belanda. Hal itu wajar karena itu sebagai bentuk reaksi/protes terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda, sehingga banyak bermunculan perlawanan di daerah daerah untuk mengusir penjajah.
Gerakan itu seperti Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa tahun (1825 - 1930) di Jawa, Perang Padri di Sumatra Barati tahun (1803 - 1838) , Perang Pattimura (1817) di Maluku dan masih banyak lainnya.
Setelah itu disusul muncul gerakan kepemudaan seperti Tri Koro Darmo didirikan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1915 yang kemudian berubah menjadi Jong Java, kemudian disusul berdirinya Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Bataks, Jong Islamieten Bon, Jong Ambon, Jong Sumatranen Bond, Pemuda Kaum Betawi dan sebagainya.
Mereka kemudian bersatu mendeklarasikan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Dengan Sumpah Pemuda itulah mereka menangalakkan identitas suka, agama, daerah demi persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Beda dulu beda dengan sekarang. Kita sekarang hidup di era kemerdekaan dimana masyarakat yang beraneka ragam sudah bersatu padu dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia.
Apakah bangsa yang sudah bersatu mau dipecah belah, dikoyak koyak, dicabik-cabik, diporakporandakan demi nafsu kekuasaan?
Jika politik identitas disematkan lagi dalam perpolitikan kita, maka berarti kita mundur kezaman kolonial dan kita tidak lebih pintar dari pada pemuda masa penjajahan.
Politik Kualitas
Apa itu kualitas/mutu? Istilah ini kerap kali muncul untuk menggambarkan tingkat kepuasan seseorang terhadap sesuatu yang dibutuhkan, diharapkan, atau diinginkan di dalam kehidupannya.
Menurut Philip B Crosby, kualitas adalah kesesuaian dengan persyaratan atau standar yang telah ditentukan. Seseorang dianggap berkualitas jika spesifikasinya sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan.
Contoh sebagai pegawai atau pemimpin perusahaan atau pemerintahan, TNI POLRI, organisasi politik atau organisasi masyarakat dan sebagainya.
Dalam kaitannya dengan politik, pengertian kualitas dihubungkan dengan personal yang akan memimpin. Seorang calon pemimpin bangsa harus memiliki prestasi diri, karena prestasi diri yang unggul akan membawa keunggulan bangsa itu sendiri.
Prestasi diri bisa dicapai dengan mengandalkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual, serta ketahanan diri dalam menghadapi situasi segala aspek kehidupan. Di samping juga harus dilihat dari rekam jejak yang bersangkutan.
Apakah yang bersangkutan memiliki cacat hukum atau pelanggaran sosial lainnya. Jadi dalam memilih calon pemimpin tidak ditentukan berdasarkan keturunan, kesamaan suku, agama, ras, maupun golongan, tetapi didasarkan pada kualitas.
Hal ini sebagaimana dilansir oleh Glints.com, bahwa pemimpin yang berkualitas adalah pemimpin yang memiliki ciri sebagai berikut:
1. Problem solver
2. Berani mengambil risiko
3. Mau mendengarkan
4. Komunikatif
5. Mengapresiasi rakyatnya
6. Peduli pada rakyat
7. Transparan
8. Merangkul semua kelompok masyarakat
9. Memberikan feedback yang membangun
10. Berfikir strategis
11. Memberi teladan
12. Percaya pada orang lain
Hal yang tidak kalah pentingnya dari seorang pemimpin juga harus memiliki "Good Perfomance" Tidak dapat dipungkiri, poin utama untuk melihat kapasitas seorang leader adalah dari kinerja dan pencapaian yang telah berhasil ia lalui.
Masyarakat bisa menilai bahwa orang tersebut mampu atau tidak untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan pada saat ia bekerja. Oleh karena itu, yang dimaksud politik kualitas disini diartikan sebagai politik yang mengedepankan capaian prestasi atau hasil kerja seseorang.
Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa seorang dapat dianggap berkualitas apabila dapat memenuhi atau bahkan melebihi kebutuhan/ harapan dari kelompoknya atau masyarakatnya.
Dari ciri-ciri pemimpin di atas, adakah kriteria tersebut yang dimiliki oleh calon yang anda usung/ jagokan?
Jika ada berarti Anda cerdas dalam memilih pemimpin bangsa untuk masa depan.
.png)