HARIANMERDEKA.ID-Banyak warga negara Indonesia yang tak paham soal utang negara itu seberapa berbahayanya jika sampai tak terbayar alias gagal bayar. Mereka tak mengira jika utang tak terbayar itu dapat berakibat pada urusan hidup dan mati mereka.
Mereka akan menganggap enteng dengan mengatakan " Ah, itu kan utang negara, bukan urusan kita. Toh yang membayar utang negara itu adalah pemerintah bukan saya".
Mereka tak mengira jika negara tak sanggup membayar utang yang jatuh tempo itu dapat berakibat terjadinya masalah serius kebangkrutan suata negara dan bisa masuk menjadi negara gagal. Mereka tak mengira jika negara yang diperjuangkan dengan air mata, darah, dan nyawa suhada bisa berubah menjadi hancur berantakan. Terpuruk dan diatur serta dikangkangi oleh negara lain dan kita tak memiliki kedaulatan sama sekali.
Ekonomi yang ditopang oleh utang itu jika alami gagal bayar maka seluruh pengeluaran pemerintah yang diharapkan jadi pendorong bagi pergerakan ekonomi itu hanya habis difokuskan untuk membayar utang. Pengeluaran pengeluaran rutin pemerintah dan pembangunan akan mandeg. Akibatnya akan membuat ekonomi masyarakat juga mandeg.
Pengangguran meningkat, daya beli masyarakat turun dan kemiskinan akan meningkat. Bahaya kelaparan pada akhirnya akan menanti.
Sektor riil ekonomi masyarakat akan turut melambat, pemasukan dari pajak untuk biayai penyelenggaraan pemerintah juga menurun, dan bahkan cadangan devisa akan terancam habis dan kemungkinan besarnya hanya berfokus untuk biayai import pangan saja.
Jika tak dapat lakukan penjadwalan utang kepada pemberi utang maka negara akan berantakan. Apalagi jika utang tersebut lebih banyak ditopang oleh obligasi negara yang sudah jatuh tempo, sulit sekali untuk, dinegosiasikan.
Contoh paling riil adalah negara Sri Lanka saat ini. Negara dengan pendapatan menengah dan yang semua kebutuhan rakyatnya seperti sekolah, kesehatan dan dana pensiun rakyat dibayar negara itu saat ini terpuruk. Rakyatnya banyak yang hanya makan satu kali. Kemarahan timbul dimana mana sementara negara pemberi utangnya terutama China dan Jepang tak mau menjadwalkan utang mereka.
Kondisi utang negara kita sebetulnya saat ini sudah cukup memprihantinkan. Kondisinya bukan lagi gali lobang tutup lobang tapi gali lobang buat jurang. Artinya untuk membayar utang dan bunganya negara harus berutang.
Setiap tahun utang negara bukan turun tapi meningkat terus dan di masa pemerintahan Jokowi ini yang terjadi lonjakanya cukup drastis dan telah tembus di atas angka 7.600 trilyun. Setiap bayi baru lahir menanggung beban utang kurang lebih 28 juta rupiah.
Diperkirakan banyak ekonom, jika pemerintahan Jokowi - Maruf Amin ini berjalan sampai 2024 maka akan mewariskan utang hingga 10.000 trilyun lebih. Setiap orang dan termasuk bayi yang akan lahir menanggung beban utang sebesar 36 juta rupiah.
Soal utang ini, pemerintah dan para pendukungnya selalu membangun narasi bahwa seakan posisi utang kita dalam posisi aman aman saja. Narasi yang menyesatkan masyarakat itu seakan kita ini rasio utangnya jika dibandingkan dengan misalnya Jepang masih sangat baik dengan dibandingkan dengan angka Produk Domestik Bruto ( PDB) negara tersebut.
Masyarakat lupa, bahwa sesungguhnya utang itu kaitanya justru paling penting itu dihitung dengan kemampuan bayarnya dan juga tentu daya dukung indikator ekonomi makro lainya. Seperti rasio terhadap eksportnya, rasio utang jangka pendeknya, rasio bagian utang luar negerinya, termasuk rasio utang yang dikonsesikan.
Jika dibandingkan dengan Jepang misalnya tentu kita sudah pasti sangat jauh sekali kualitasnya. Kemampuan bayar dan indikator daya dukung stabilitas ekonomi makro mereka jauh lebih kuat dari negara kita.
Sementara, cadangan devisa negara kita itu saat ini juga jika dibadingkan dengan Jepang sangat jauh. Kita pada akhir Mei saja hanya memiliki cadangan devisa kurang lebih US $138 milyard. Sementara Jepang angkanya sudah US $ 1.171.
Nilai cadangan kita itu juga begitu mudah merosot oleh gejolak ekonomi dunia. Sebut saja misalnya, krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 yang mana cadangan kita habis hanya untuk pertahankan nilai rupiah kita yang rontok diguncang habis oleh para spekulan.
Lalu pertanyaanya, kenapa narasi menyesatkan itu terus diproduksi tentu punya tujuan. Kalau dianalisa, pemerintah intinya ingin agar rakyat menyetujui agar utang itu terus ditambah dan dianggap sebagai kewajaran untuk tujuan legitimasi pembiayaan proyek.
Motivasi di belakang terpentingnya, karena banyak proyek proyek terutama proyek mega infrastruktur yang saat ini sedang dikerjakan oleh Pemerintah seperti tol,kereta cepat, adalah sudah menjadi bagian dari komitmen politik dari para elit penguasa dan elit pengusaha kaya dan termasuk para kapitalis internasional. Termasuk tentu kepentingan untuk memperlancar eksploitasi sumber daya alam kita.
Kenapa harus bangun tol, bangun bandara, bangun kereta cepat, bangun ibukota sementara rakyat kita kekurangan rumah hingga 14 juta rumah?. Kenapa rakyat yang terancam jadi gelandangan diabaikan?
Rakyat, saya dan anda adalah pemegang kedaulatan tertinggi di republik ini. Bukan Presiden atau Menteri. Mereka adalah pelayan yang kita bayar dari pajak. Mereka tidak boleh kita biarkan ugal ugalan atur cara kelola uang rumah tangga kita. Kita juga membayar anggota Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) untuk membantu kita mengawasinya. Bukan untuk kompromikan kepentingan dan jadi pelantun lagu koor " nyanyian setuju". Kita harus lakukan sesuatu untuk mengontrol dan mencegahnya. Jokowi dalam kampanyenya berjanji stop utang bukan menambah utang.
Utang hari ini, keugal ugalan kita hari ini adalah beban hari depan, dan kehancuran masa depan bagi generasi kita kedepan..
Penulis : Suroto
