 |
| Ilustrasi Presiden dan Wakil Presiden (Sumber: Cirebon.disway.id) |
HARIANMERDEKA.ID-Di Indonesia sebutan kepala negara adalah presiden, begitu juga di banyak negara lain. Namun banyak juga negara di dunia yang memiliki sebutan berbeda untuk jabatan kepala pemerintahan mereka, sebutan yang berbeda itu antara lain Kanselir, Perdana Menteri dan banyak lagi dengan sistem pemerintahan khusus dan berbeda pula. Namun dibalik itu, kepala pemerintah itu adalah representasi politik, sosial budaya atau segala elemen lain yang menjadi perwujudan bangsanya.
Walau berbagai kritik harus diterimanya, akan tetapi sikap dan ucapannya tidak boleh terpengaruh untuk menampakkan kegoyahannya. Sebab pendapat atau pandangan yang harus didengar itu hanya sebatas masukan untuk selanjutnya menginspirasi dan menjadikan skala prioritas apakah layak dijadikan pijakan kebijakan dan keseimbangan pemerataan serta keadilan bagi masyarakat dibelahan wilayah lain. Selain itu masukan atau pandangan yang merupakan aspirasi masyarakat itu pun harus dicerna pada sisi objektifitas dan skala yang menjadi prioritasnya pula.
Tentu saja seorang presiden harus pandai menjaga mulut dan telinganya serta menyaring setiap ucapan atau pernyataannya dalam setiap kesempatan formal atau pun informal. Hal itu demi menciptakan suasana damai dan kehangatan terhadap jalinan hubungan negara yang dipimpinnya, baik terhadap hubungan luar negri atau pun hubungan luar negri agar menjaga keseimbangan posisi bangsa dan negaranya. Namun apakah situasi semacam itu berlaku manakala seorang presiden atau wakil presiden telah berakhir masa jabatannya.
Sering terjadi mantan kepala pemerintahan itu mengalami gejala Post power syndrome atau sindrom pasca kekuasaan yang merupakan kondisi ketika seseorang hidup dalam bayang-bayang kekuasaan yang pernah dimilikinya dan belum bisa menerima hilangnya kekuasaan itu.
Saat berakhirnya masa kekuasaan, orang-orang seperti ini tidak hanya kehilangan pekerjaan yang dibanggakan, tetapi juga segala bentuk penghargaan diri yang mereka dapatkan saat masih berkuasa, seperti pujian, rasa hormat, dan rasa dibutuhkan serta dilayani oleh orang lain sebagai staff atau bawahannya.
Segudang hal yang menyulitkan seorang presiden dalam mengambil suatu keputusan pun bukanlah merupakan hambatan yang ringan. Walau eksekusi berada ditangannya, akan tetapi persetujuan dan kesamaan frekwensi pandangan dari segenap elemen bangsa dan masyarakat serta parlemen selaku mitranya bukanlah sesuatu yang bisa dinafikan begitu saja.
Berbagai penolakan sering terjadi terhadap kebijakan pemerintah. Penolakan itu datangnya tidak hanya dari partai politik dan masyarakat, akan tetapi elemen dari berbagai organisasi dan kepala daerah pun dapat menjadi bagian yang ikut menolaknya.
Setiap mantan presiden tentu pernah merasakan hal ini, tak terkecuali Soesilo Bambang Yudhoyono yang merupakan presiden ke enam republik Indonesia. Berbagai demonstrasi dan penolakan dari partai dan organisasi masyarakat sering menghadangnya, tak terkecuali tokoh agama dan organisasi besar lainnya termasuk universitas dan elemen bangsa lainnya sekalipun.
Kesulitan dan penyesuaian kebijakan pun terus diupayakan sebagai jalan tengah, termasuk upaya pembentukan sekretaris bersama demi kesamaan dan kesepahaman frekwensi atas kebijakan yang akan ditetapkan bagi stabilitas kepemerintahannya.
Walau SBY lebih melekat disandingkan dengan kata "mangkrak" oleh para netizen saat ini, akan tetapi bukan berarti itulah harga penghabisan yang ditawarkan masyarakat terhadap dirinya, sekiranya beliau dapat mendinginkan suasana, dan mengajak elemen partainya untuk lebih pro-aktif dalam mensupport pemerintahan sekarang agar lebih mampu menjaga keseimbangan politik, terutama dari mantan kubunya semasa beliau berkuasa. Dengan demikian, masyarakat akan melupakan keadaan yang pernah saling menyerang dan saling menampakkan sisi kelemahannya masing-masing semasa beliau berkuasa dahulu.
Masih teringat dipikiran kita, betapa Jokowi menyempatkan diri untuk membesuk ibu any Yudhoyono semasa beliau sakit di singapure, hingga ikut pula menghadiri pemakaman ibu negara tersebut, ditambah lagi, betapa Jokowi pun menyempatkan diri ketika ibu Siti Habibah yang merupakan ibunda dari SBY yang wafat pada tanggal 31/8/2019 ketika itu.
Semestinya hal ini mendatangkan rasa simpatik kepada Jokowi, tanpa bermaksud melakukan pembelaan penulis terhadap Jokowi.
Bukankah masyarakat pun tahu bahwa apa yang telah dilakukan jokowi patut dihargai SBY sebagai kenangan budi baik dari seseorang yang saat ini tidak saja dikritik oleh pribadi dan partainya, namun juga oleh para anak dan menantunya pula.
Disamping itu, tidak elok jika mantan presiden malah memperlihatkan pola kritik terbuka dan mengumbar persepsi pribadi dan kelompoknya ditengah era keterbukaan saat ini serta memperlihatkan ketidak harmonisan hubungan dari cara-cara berpolitik yang hanya bertujuan untuk menaikkan tingkat elektabilitas partainya yang terus merosot.
Penulis : Andi Salim
