HARIANMERDEKA.ID-Siapa yang tidak ingin sukses dalam karier politik. Bahkan sukses dalam berbagai bidang saja tak sedikit yang berharap, Seperti berhasil di bidang ekonomi, sosial, atau pada bidang hukum pun menjadi dambaan bagi mereka yang menggelutinya. Apalagi kesuksesan dalam berpolitik sering diukur dari kedudukan seseorang menjadi anggota dewan, entah ditingkat legislatif Kabupaten / Kota, Provinsi atau sampai pada tingkat DPR-RI. Meski penulis bukanlah orang yang sukses untuk dijadikan standard ukuran, namun estafet sebuah pengharapan atau cita-cita bisa saja dilanjutkan oleh siapa pun yang ingin meneruskannya. Sebab sekecil apapun sebuah ungkapan tentu akan bermanfaat untuk membantu orang lain agar tidak mengawali segala sesuatunya dari nol untuk mengambil manfaat dari orang lain guna melanjutkannya minimal dengan kematangan dan persiapan yang jauh lebih baik dan lebih dipersiapkan.
Walau dibalik itu terdapat ungkapan bahwa apa yang diucapkan seseorang semestinya menjadi contoh dari apa yang disampaikannya. Diakui atau tidak, tak sedikit orang yang pandai menyampaikan sesuatu sebagai kritik untuk dikerjakan orang lain dibalik ketidakmampuan dirinya untuk mengerjakan hal tersebut hingga terkesan begitu naif. Namun, satu hal yang mesti di ingat bahwa hal tersebut pun tidak sepenuhnya benar. Sebab, adakalanya seseorang akan terhenti hingga memutuskan harapannya terhadap apa yang di cita-citakannya. Sekiranya kesabaran dan kegigihan sebagai sebuah ukuran keberhasilan dalam mempertahankan konsistensi, maka begitu banyak catatan dan pengalaman yang sepatutnya diambil dari seorang nelayan, petani bahkan dari para pekerja buruh pabrik yang mampu melakukan hal itu dibalik himpitan hidup yang dialaminya. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat lebih bersandar pada ukuran harta atau jabatan saja.
Artinya, anggapan yang mengatakan bahwa semakin banyak harta seseorang maka semakin tinggi derajat orang tersebut. Bahkan tak sedikit pula orang yang memberikan penghormatan yang berlebihan kepada para pejabat hingga tanpa sungkan memujinya dengan cara yang berlebihan pula. Sekiranya jaman dahulu pernah ada ungkapan nyeleneh dikalangan masyarakat bawah yang menyebutkan bahwa "orang boleh sombong" bila memiliki tiga kondisi yaitu harta yang banyak, jabatan yang tinggi, dan luasnya ilmu, oleh karena tiga kondisi ini memang hal yang sulit didapat seseorang, pada masa digitalisasi saat ini keluasan ilmu tidak lagi mendapat perhatian yang menjadi fokus kekaguman masyarakat. Sebab segalanya harus diaktualisasikan melalui pembuktian pada setinggi apa jabatan yang mampu diraihnya, atau paling tidak sebanyak apa pula harta yang berhasil dimilikinya. Bahkan puncak dari semua itu adalah bagaimana perpaduan dari kedua-duanya.
Mereka yang menguasai ilmu, apakah ilmu agama yang didapat dari proses otodidak melalui cara-cara tradisional yang bersifat informal, atau kalangan akademisi yang mendapatkan ilmunya dari lembaga pendidikan formal hingga pada jenjang akhir sebagai puncak bidang tertentu, tidak lagi dianggap mulia jika sekedar mengabdikan disiplin pada ilmu saja. Sehingga, bangsa ini tidak lagi menghargai sikap kemuliaan sebagai level tertinggi dalam pencapaian akhlak seseorang. Hadirnya paradigma yang mempengaruhi manusia dalam hal berpikir dan bersikap terhadap semua aspek hingga menjadikan harta dan tahta sebagai pencapaian tertinggi atas martabat seseorang, menyebabkan sikap kemuliaan tersebut cenderung ditinggalkan. Tentu saja segalanya itu menimbulkan dampak terhadap prilaku dari keikutsertaan mereka untuk menjadikan sarana politik guna memperoleh akses pada kekuasaan yang pada gilirannya mendapatkan kedua-duanya.
Bila kemuliaan sudah tidak lagi menjadi standard moral, maka semakin tidak heran bila saat ini banyak terjadi penyimpangan etika, hingga aksi saling mengkhianati antara satu dengan lainnya pun merupakan hal yang tak terelakkan. Penampakan semacam ini terjadi tatkala kesepakatan antara partai Gerindra dengan PKB yang goyah akibat akrobatik politik Anis yang menjadikan PKB sebagai mitra koalisinya. Bagaikan sambaran petir disiang bolong, Anis pun menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai pendampingnya selaku calon Wapres setelah lamanya status Jomblo dirinya sebagai capres hingga trend elektabilitasnya tak kunjung bergerak di posisi ketiga sampai survey akhir agustus kemarin. Sontak saja gaya melo SBY selaku ketua Majelis Tinggi partai Demokrat pun menghiasi media sosial dari tayangan konten video yang beredar. Oleh karena panjangnya masa kesepakatan mereka yang telah terjalin sejak satu tahun silam.
Jika dahulu banyak dikenal istilah balas budi atas jasa-jasa seseorang yang membantu kehidupan orang lain, maka dimasa sekarang ini justru terjadi hal sebaliknya. Sikap yang mengingkari kesepakatan apapun terhadap siapa saja bukanlah barang baru yang nampak aneh dimata masyarakat. Bahkan pertikaian internal yang sepatutnya disembunyikan agar tidak diketahui publik, kini justru dengan mudahnya diumbar ke publik atas pemahaman sikap terbuka yang keliru. Sehingga ukurannya bukan lagi pada elok atau tidaknya suatu prilaku, baik atau buruk akhlak, melainkan semata-mata pada siapa yang berada diposisi benar dan siapa pula yang pantas dipermalukan. Para pihak yang bertikai itupun seakan lupa bahwa tidak seorang pun mau menerima predikat "salah" sekalipun dirinya telah melakukan kesalahan yang layak dipampangkan dimuka publik layaknya seorang pesakitan.
Dari peristiwa semacam itu, para pihak pun saling membongkar aib yang semula kawan kini menjadi lawannya hingga para kubu menimpali perseteruan itu yang pada akhirnya berdampak buruk pula dimata masyarakat. Gerakan manuver yang semestinya diartikan positif oleh karena menampakkan ketangkasan dan kecepatan dalam bergerak, kini justru dimaknai secara negatif sebagai gerakan pengkhianatan yang mengingkari komitmen atau kesepakatan politik yang semestinya dipijak oleh para pihak. Rendahnya ide-ide dan gagasan politik disinyalir menjadi penyebab sempitnya peluang untuk memperoleh bargaining position terhadap pihak-pihak lain. Para pengurus partai dan pelaku politik tidak lagi memiliki kreatifitas untuk membangun kerja-kerja politik selama masa persiapan menjelang pemilu atau pilpres selama waktu 5 tahun pasca pemilihan sebelumnya.
Dalam istilah politik memang dikenal dengan sebutan "tak ada kawan maupun lawan yang abadi, oleh karena semuanya hanya bergantung pada kepentingan". Walau pengertian diatas terkesan negatif, namun hal itu dipraktekkan oleh Jokowi yang merangkul rivalnya Prabowo Subianto untuk masuk kedalam kabinetnya. Tentu saja cara itu mengejutkan banyak pihak, termasuk kalangan dunia internasional sekalipun. Meski sempat disangsikan loyalitasnya, pada akhirnya masyarakat dapat menerima solusi semacam itu sebagai nilai positif untuk menurunkan tensi polarisasi yang berkembang. Jika strategi Jokowi dianggap berhasil merubah persepsi negatif menjadi positif. Bagaimana mungkin seorang capres yang akan dipilih rakyat, pada kenyataannya melakukan pengkhianatan atas kesepakatan terhadap mitra koalisinya, dibalik tujuan mulianya yang ingin mensejahterakan rakyat, walau dugaan ambisi kekuasaan itu dibungkus dengan istilah "demi melayani rakyat".
Pengkhianatan adalah bentuk pelanggaran terhadap suatu kontrak / ikatan kerja sama, kepercayaan, perjanjian atas seseorang yang berakibat mendatangkan konflik secara moral dan psikologis dalam hubungan antar individu, antar organisasi, atau terhadap negaranya. Seorang yang berkhianat biasanya terdorong oleh rasa iri dan dengki, atau bisa juga karena sikap egois, ambisius, serakah, hingga bersikap ingin menang sendiri. Suatu pengkhianatan bisa saja menyerang otoritas negara dari mana diri seseorang itu berasal. Hal ini biasanya mencakup tindakan seperti ikut merusak atau meruntuhkan kedaulatan negaranya pula. Khianat merupakan salah satu sifat paling buruk dan paling tercela dalam pandangan agama apapun, termasuk bagi kalangan atheis sekalipun. Tindakan berkhianat menjadi ciri yang paling mendasar bagi orang munafik. Sedangkan orang munafik itu berdasarkan hadist Nabi Muhammad saw. Memiliki 3 tanda-tanda yaitu : “jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah mengkhianati.” (HR Bukhari dan Muslim).
Penulis : Andi Salim
