Perubahan Arah Koalisi Besar Disinyalir Sarat Suka Politik

 


HARIANMERDEKA.ID-Siapa dari 3 capres yang saat ini muncul dipermukaan dengan lebih leluasa merangkul banyak pihak untuk menjanjikan jabatan menteri atau bahkan wakil presiden sekalipun tanpa harus berkonsultasi dengan partai politiknya kecuali Prabowo Subianto. Hal itu dikarenakan kapasitas beliau lebih tinggi bila dibandingkan dengan 2 capres lainnya seperti Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan yang sekedar mendapat rekomendasi Capres dari partai yang mengusungnya. Walau mandat itu telah mereka terima.

Namun syarat-syarat cawapres dan jatah menteri terhadap keikutsertaan partai yang akan bergabung tentu bagian persoalan yang berbeda dan harus pula dibicarakan dengan partai pengusungnya pula. Sebab selain sebagai Ketua umum Gerindra, Prabowo adalah magnet dari beberapa pengusaha yang notabenenya cukong-cukong besar yang telah menjadi konglomerat Indonesia sejak masa orde baru dengan berbagai perusahaan papan atas yang saat ini masih bercokol di tanah air. 

Termasuk dukungan barisan keluarga Cendana yang tentu saja bersedia mewujudkan ambisi pribadinya. Inilah kebebasan sekaligus keleluasaan yang dimiliki Prabowo saat ini. Walau Nasdem mengambil langkah awal politiknya dengan mengumumkan Anis Baswedan pada tanggal 3 oktober 2022 lalu sebagai Capresnya melalui konvensi partai Nasdem hingga mengerucut pada satu nama yaitu Anis Baswedan, demi melanjutkan trend kenaikan elektoral partai dari raihan kursi mereka sejak pemilu 2014 sebanyak 35 kursi dan pada pemilu 2019 sebanyak 59 kursi. 

Tekanan internal partai Nasdem tidaklah ringan yang tentu saja menjadi dinamika tersendiri untuk diamati publik. Reaksi masyarakat yang menyayangkan sikap Nasdem hingga masyarakat menyerukan agar kader Partai ini segera hengkang dari posisi Menteri yang dijabatnya, termasuk pada akibat keluarnya beberapa kader senior partai Nasdem yang tidak lagi memiliki kesamaan pandangan dengan Surya Paloh dengan gagasan Restorasi Indonesia yang usungnya.

Respon cepat untuk mengimbangi aksi politik yang diawali Nasdem ini, akhirnya muncul dari Jokowi yang menggagas koalisi besar dengan tujuan melanjutkan estafet koalisi pemerintah yang saat ini dinilainya baik demi stabilitas pemerintahan mendatang pasca pemenangan pilpres 2024-2029 sekaligus mastikan kepada semua partai politik agar "ojo kesusu" dalam memilih capresnya dan turut serta pula mengamankan proyek IKN dan program Hilirisasi tambang yang tentu saja bertujuan untuk menghasilkan end product dimana hal itu akan mendongkrak pendapatan negara.

Disamping itu, Indonesia pun saat ini telah mendapat berbagai tekanan dari negara-negara uni eropa melalui gugatan pengadilan internasional. Tentu saja hal itu memerlukan kekuatan dan kekompakkan koalisi politik pemerintah dimasa yang akan datang. Partai-partai pun terlihat bersedia mengikuti petunjuk jokowi yang memesankan agar berupaya memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia diberbagai daerah sekarang ini.

Upaya tersebut sekaligus menaikkan peluang eksport UMKM Indonesia dalam menyambut lompatan ekonomi Indonesia yang menurut jokowi hanya membutuhkan sisa waktu selama 13 tahun kedepan guna menaikkan level Indonesia dikancah internasional. Maka dari sini, dimulailah pembentukkan KKIR yang digalang melalui Gerindra dan PKB, sedang KIB digalang oleh Golkar, PPP dan PAN yang tentu saja dibentuknya faksi ini harus memenuhi syarat ambang batas presidensial treshold sebagai sebagaimana ketentuan KPU. 

Melalui gagasan pembangunan faksi koalisi partai ini dengan tujuan agar faksi-faksi tersebut membentuk aliansi Koalisi besar sebagai tindak lanjutnya demi memperoleh kemenangan yang pada akhirnya bisa diharapkan guna melanjutkan trend pertumbuhan ekonomi Indonesia nantinya. Walau pembentukkan koalisi tersebut tetap mengharapkan agar gagasan ini didukung oleh PDI Perjuangan yang telah memenuhi kuota presidensial threshold tersebut.

Menerapkan gagasan politik memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi berkaitan dengan banyaknya partai politik dengan segala kepentingannya. Perbedaan pandangan antara Megawati dengan Jokowi sedikit terbelah pasca gagasan Koalisi Besar tersebut muncul kepermukaan. Sebab bagaimana pun Megawati tidak ingin melepaskan dominasi kemenangan PDIP sejak 2014 hingga sekarang dalam mengungguli partai lain yang menjadi rivalnya. 

Bagaimana pun PDIP telah mendudukkan kadernya sebagai Presiden melalui kentalnya cara politik beliau dalam menggeluti dinamika politik tanah air dari penerapan politik last minute yang sering jitu sebagai solusi politik yang berkembang. Seiring dengan desakan publik kepada Megawati agar segera mendeklarasikan Ganjar sebagai capres PDIP demi merespon kenakalan start kampanye Nasdem terhadap pencapresan Anis Baswedan yang dianggap telah mendahului ketentuan KPU.

Walau deklarasi PDIP tersebut pada akhirnya berdampak pada pupusnya cawe-cawe politik Jokowi yang sebenarnya nyaris terbentuk. Namun Rekonstruksi terhadap gagasan Koalisi Besar itu kini seolah-olah dibangkit kembali. Akan tetapi versi yang pengusungnya adalah Prabowo Subianto yang mencoba memanifestasikannya melalui penyatuan KKIR dan KIB tanpa keikutsertaan PDIP sebagaimana gagasan awalnya yang saat ini telah terbentuk.

Tentu saja banyak yang pesimis oleh karena koalisi ini disinyalir sarat dengan suaka politik yang berlandasan kepentingan para ketua umum partainya dimana saat ini mereka duduk sebagai Menteri di kabinet Jokowi namun diduga memerlukan kekuatan politik melindungi mereka agar terhindar dari jeratan hukum bila memenangkan Prabowo sebagai Capresnya. Hal tersebut senada dengan pernyataan Budi Arie Setyadi Ketua umum Projo yang menyebutkan jika para ketum partai yang saat ini berada di kabinet itu akan masuk penjara pasca kekalahan 2024 mendatang. 

Senada dengan itu, ungkapan mantan sekjen Golkar Idrus Marham yang menyebutkan bahwa suaka politik telah menyandera partai Golkar. Kekuatan politik kubu Prabowo nyaris layaknya Dejavu sebagaimana pilpres 2014 silam, dimana koalisi partai yang dibangun saat itu untuk memenangkan pasangan Prabowo-Hatta kala dengan ramai-ramai partai politik pengusungnya bergabung demi melawan aliansi rakyat pendukung capres Jokowi-Jk kini pun terulang kembali. Walau lawan mereka kini adalah Ganjar Pranowo yang diusung PDIP.  

Bergabungnya PSI melalui perubahan sikap politiknya yang semula mendukung Ganjar, ditambah lagi dengan masuknya 4 partai yang saat ini berada di kabinet Jokowi untuk selanjutnya mendukung pencalonan Prabowo, serta sikap jokowi yang memilih diam atas pencatutan nama beliau dari anggapan dualisme dukungan jokowi terhadap presiden 2024 ini, namun tak sedikit pula dugaan publik yang menyebutkan jika Jokowi sengaja membiarkan para parpol yang membutuhkan suaka politik tersebut bergabung ke dalam Koalisi Besar yang saat ini direkonstruksi oleh Prabowo demi meringankan Ganjar dalam memimpin Indonesia ke depan.

Menyimak latar belakang Jokowi sebagai Kader PDIP yang telah begitu berprestasi dalam memenangkan berbagai kontestasi baik pilkada mau pun pilpres yang di ikutinya, Alangkah mustahilnya jika beliau mendukung Prabowo yang notabenenya rival dari partai politik yang masih menjadi wadah aspirasi politiknya, kecuali hal itu dilakukan demi mengkhianati partainya sendiri yang justru telah membesarkan namanya pula. Seringnya segala pujian itu diartikan sebagai cara untuk menjatuhkan lawan, serta hubungan baik yang justru dimanfaatkan sebagai upaya pencatutan nama beliau.

Maka intrik politik ini pun dimanfaatkan sebagai celah untuk mendapatkan dukungan pencapresan Prabowo dibalik tingkat kepuasan publik terhadap jokowi yang saat ini berada dilevel tertinggi hingga 90% berdasarkan survey LSI lalu. Banyak partai politik namun tidak memiliki kader untuk di rekomendasikan partainya kecuali mengusung kader PDIP demi tujuan membuyarkan konsentrasi partai berlambang Banteng ini.

Akibat perseteruan Megawati dengan SBY sejak 20 tahun yang lalu, berbuntut kekalahan PDIP selama 2 kali pilpres yang dimenangkan SBY sebagai presiden pada 2004-2009 dimana kekuasaannya berakhir pada tahun 2014 yang nyaris tanpa prestasi. Naiknya beliau diakibatkan dukungan masyarakat yang berbondong-bondong membela sikap cengeng SBY seolah-olah mendapat tekanan dari sikap tegas Megawati kala itu. Namun atas kemenangan Jokowi pada pilpres 2014 dan 2019 hal itu kini telah terbayar lunas. 

Pelajaran atas perseteruan Mega-SBY tentu masih mengakibatkan hati-hatinya Megawati mengeluarkan statemen apapun terkait pilpres 2024 ini. Sebab bagaimana pun Mega menjaga jangan sampai kekalahan PDIP yang terjadi tahun 2004 silam akan terulang kembali. Persoalan dikeroyok banyak partai bukanlah menjadi momok yang menakutkan dari soliditas partai yang dibangunnya selama ini. Apalagi masyarakat pun telah begitu cerdas melihat tekanan yang dialami Jokowi namun tetap saja rakyat membelanya.

Penulis: Andi Salim



0 Komentar

Posting Komentar
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari HARIANMERDEKA.ID di GOOGLE NEWS