 |
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati. Foto: Munchen/vel |
HARIANMERDEKA.ID,Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data yang menunjukkan hampir 10 juta penduduk usia 15-24 tahun atau Gen Z di Indonesia menganggur atau tidak terlibat dalam pekerjaan, pendidikan, atau pelatihan (NEET). Rinciannya, 5,2 juta berada di perkotaan dan 4,6 juta di pedesaan.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menanggapi dengan serius fenomena ini. Ia menyebut bahwa maraknya pengangguran di kalangan Gen Z menjadi ancaman serius bagi bonus demografi yang diharapkan dapat mengantarkan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
"Angka 10 juta pengangguran Gen Z sudah menjadi tanda bahwa bonus demografi kita tidak terkelola dengan baik. Kita perlu menyadari pentingnya pendidikan yang memberikan keterampilan di satu sisi, dan di sisi lain, perlunya membuka kesempatan kerja yang luas," ujar Kurniasih dalam keterangannya kepada Parlementaria di Jakarta, Rabu (22/05).
Anggota Fraksi PKS DPR RI ini juga menyoroti bahwa Gen Z semakin terhimpit oleh mahalnya biaya pendidikan tinggi dengan adanya kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Di sisi lain, kesempatan kerja mensyaratkan pengalaman dan adanya batas usia, yang semakin mempersulit posisi mereka.
"Generasi muda saat ini memerlukan perlakuan khusus, terutama dari sisi pendidikan dan dunia kerja. Diperlukan kemudahan dalam menghadirkan lembaga pendidikan yang menawarkan keterampilan yang saat ini dibutuhkan, serta memberikan kesempatan yang luas dari pemberi kerja," tambah Kurniasih, anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta II.
Kurniasih juga menyoroti bahwa saat ini tren angkatan kerja didominasi oleh pekerja informal. Ini membuktikan bahwa adanya lonjakan angkatan pencari kerja tidak diimbangi dengan kesempatan kerja di sektor formal yang memadai.
"Baru-baru ini viral antrean pencari kerja di sebuah warung makan yang membludak seperti antrean di pabrik. Ini memprihatinkan karena banyak anak muda tidak mendapatkan kesempatan kerja formal sehingga mereka akan mengambil pekerjaan apapun termasuk di sektor informal, padahal perlindungan pekerja di sektor informal masih sangat lemah," jelas Kurniasih.
Ia menegaskan perlunya perhatian serius terhadap masalah ini untuk memastikan bonus demografi dapat memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia dan menghindari potensi "bom waktu" di masa depan.(Yus)
