 |
| GMNI berunjuk rasa di kantor Bea Cukai Jatim, Selasa (24/9)/RMOLJatim |
HARIANMERDEKA.ID, Sidoarjo – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur mendesak Bea Cukai Jawa Timur untuk lebih tegas dalam menangani kasus peredaran rokok ilegal. Dalam aksi demo yang digelar di Kantor Bea Cukai Jatim, Sidoarjo, Selasa (24/09) dikutip HarianMerdeka dari Rmoljatim.
GMNI menyoroti tumpang tindih kewenangan antara Bea Cukai dan Kepolisian terkait penegakan hukum terhadap rokok tanpa pita cukai.
Sekretaris GMNI Jatim, Robi Nurrohman, menegaskan bahwa penindakan terhadap rokok ilegal seharusnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bea Cukai, bukan Kepolisian. Ia menyatakan selama ini terjadi kekacauan dalam proses penegakan hukum, khususnya di Madura, di mana Kepolisian juga terlibat dalam penangkapan pelaku rokok ilegal.
"Kewenangan penegakan hukum rokok tanpa pita cukai adalah tugas Bea Cukai, tapi di lapangan justru sering dilakukan oleh Kepolisian," ujar Robi, mengutip RMOLJatim.
Robi juga menuding adanya praktik "kongkalikong" dalam penangkapan rokok ilegal, di mana aparat diduga memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan negara. Ia menduga bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Bea Cukai maupun Kepolisian kerap tidak didasarkan pada upaya penegakan hukum yang murni, melainkan terkait dengan kepentingan oknum tertentu yang berhubungan dengan pengusaha rokok ilegal.
"Bea Cukai dan pihak berwenang lainnya se-Jawa Timur pasti tahu tentang pabrik rokok ilegal di Madura, tetapi tindakan mereka setengah hati. Kalau mau tegas, tumpas sampai ke akar-akarnya," tegas Robi.
Ia meminta agar aparat tidak melanjutkan praktik penegakan hukum yang justru melanggar rasa keadilan masyarakat Madura. Menurutnya, penindakan terhadap rokok tanpa pita cukai tidak boleh hanya menjadi alat untuk kepentingan oknum tertentu.
"Hentikan penangkapan rokok ilegal jika hanya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan negara," pungkasnya.
