 |
| Menkeu Sri Mulyani Foto Instagram @ani |
HARIANMERDEKA.ID, Jakarta-Sri Mulyani Indrawati kembali dipercaya menjadi Menteri Keuangan dalam pemerintahan Prabowo Subianto untuk periode 2024-2029. Hal ini diumumkan setelah Sri Mulyani bertemu dengan Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin malam (14/10).
Penunjukan ini menjadikan Sri Mulyani sebagai menteri terlama di Indonesia, yang telah menjabat di tiga era presiden berbeda: Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Joko Widodo (Jokowi), dan sekarang Prabowo Subianto.
Sri Mulyani pertama kali diangkat menjadi Menteri Keuangan pada kabinet SBY dan kembali dipercaya memimpin keuangan negara di bawah pemerintahan Jokowi selama dua periode, yaitu 10 tahun. Kini, dengan kembalinya Sri Mulyani ke kabinet Prabowo-Gibran, ia mencatat sejarah sebagai menteri dengan masa jabatan terpanjang di Indonesia.
Dalam pertemuannya dengan Prabowo, Sri Mulyani menjelaskan bahwa mereka berdiskusi mengenai berbagai prioritas kebijakan keuangan negara, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2025. Prabowo memberikan arahan tentang penguatan Kementerian Keuangan dan bagaimana pengelolaan fiskal dapat lebih efektif demi kepentingan masyarakat.
"Kita berdiskusi mengenai langkah-langkah untuk memperkuat Kementerian Keuangan dan keuangan negara agar program-program Presiden terpilih dapat berjalan optimal," ujar Sri Mulyani.
Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya dampak APBN bagi kesejahteraan masyarakat, sebuah perhatian yang diusung dalam pembicaraan mereka. Sri Mulyani menyatakan bahwa peran strategis APBN dalam menopang program pemerintah akan terus dioptimalkan, mulai dari penerimaan pajak hingga alokasi belanja negara dan transfer ke daerah.
Kembalinya Sri Mulyani ke kabinet ini menunjukkan betapa pentingnya stabilitas dan kepercayaan dalam pengelolaan fiskal negara, terutama di masa transisi kepemimpinan. Prabowo mengakui rekam jejak Sri Mulyani dalam menjaga keuangan negara selama beberapa dekade, yang menjadikannya pilihan tepat untuk memimpin Kementerian Keuangan sekali lagi.
