 |
| Ilustrasi atas kekecewan |
HARIANMERDEKA.ID, Brebes– Kekecewaan mendalam dirasakan sejumlah aktivis pemekaran Kabupaten Brebes setelah Bupati Brebes Hj. Paramitha Widya Kusuma, S.E., M.M. tidak menemui mereka di Pendopo Kabupaten Brebes, usai para aktivis mengikuti audiensi resmi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Senin (15/12).
Rombongan aktivis sebelumnya berangkat dari Brebes pada Minggu malam (14/12) menuju Semarang untuk menyampaikan aspirasi pemekaran wilayah. Dalam agenda awal, mereka mengaku tidak memiliki rencana singgah ke Pendopo Brebes sepulang dari Semarang. Namun di tengah perjalanan, rombongan justru diminta untuk mampir ke pendopo atas permintaan pihak Pemerintah Kabupaten Brebes.
“Kami sebenarnya langsung mau pulang. Tidak ada agenda ke pendopo. Tapi kami diminta mampir,” ungkap salah satu aktivis, sebagaimana terekam dalam video yang beredar di grup Komite Percepatan Pembentukan CDOB Kabupaten Bersel.
Setibanya di Pendopo Kabupaten Brebes, para aktivis harus menunggu dalam waktu lama. Menurut mereka, waktu tunggu bahkan mencapai lebih dari dua jam, tanpa kepastian akan ditemui langsung oleh bupati. Kondisi tersebut memicu kekecewaan karena para aktivis mengaku kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh dan minim waktu istirahat.
“Kami habis perjalanan panjang dari Semarang, kurang tidur, sudah capek. Tapi setelah menunggu lama, bupati tidak juga menemui kami,” keluh salah satu peserta.
Situasi semakin memanas ketika diketahui bahwa yang menemui rombongan bukan Bupati Brebes, melainkan perwakilan. Hal tersebut dinilai tidak mencerminkan penghargaan terhadap perjuangan dan aspirasi yang mereka bawa, hingga akhirnya para aktivis memilih meninggalkan pendopo dan kembali ke daerah masing-masing.
Sebagian rombongan, termasuk dari wilayah Bantarkawung, bahkan memutuskan langsung pulang tanpa menunggu lebih lama.
Para aktivis menegaskan bahwa kedatangan mereka ke Pendopo Kabupaten Brebes bukan untuk meminta fasilitas, jamuan, atau kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk tindak lanjut atas audiensi resmi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Kami tidak meminta apa pun. Ini soal etika dan penghargaan. Kami datang membawa aspirasi masyarakat Brebes,” tegas salah satu aktivis.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Bupati Brebes terkait ketidakhadiran tersebut. Para aktivis berharap ke depan pemerintah daerah lebih responsif dan menghargai aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui jalur konstitusional. (***)
