 |
| Walikota Jogja Hasto Wardoyo bersama Ketua Komisi A DIY Eko Suwanto |
HARIANMERDEKA.ID, Yogyakarta – Wali Kota Yogyakarta sekaligus Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIY, Hasto Wardoyo, menyatakan penolakannya terhadap wacana pengalihan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari sistem pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui DPRD.
Menurut Hasto, perubahan sistem tersebut berisiko menghilangkan ikatan emosional antara pemimpin dan masyarakat yang selama ini terbangun melalui Pilkada langsung. Ia menilai proses pemilihan langsung memberi ruang bagi calon kepala daerah untuk membangun kepercayaan rakyat melalui interaksi intensif di lapangan.
“Ada proses panjang dalam kampanye, bertemu masyarakat secara langsung, mengenali persoalan warga, dan membangun kepercayaan tanpa politik uang,” ujar Hasto, Kamis (08/01).
Hasto yang telah tiga kali memenangkan Pilkada langsung, dua kali di Kabupaten Kulon Progo dan satu kali di Kota Yogyakarta menilai mekanisme pemilihan melalui DPRD tidak menjamin kualitas demokrasi yang lebih baik. Menurutnya, turun langsung ke masyarakat merupakan cara paling efektif untuk memahami persoalan nyata yang dihadapi warga.
Ia mencontohkan lahirnya program “Satu Kampung Satu Tenaga Kesehatan” di Kota Yogyakarta yang berasal dari hasil dialog langsung dengan masyarakat. Dari kunjungan lapangan tersebut, ia menemukan tingginya jumlah lanjut usia yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah.
“Kebijakan itu muncul karena memahami kondisi warga secara langsung. Hasilnya tentu akan berbeda jika proses politik hanya dilakukan melalui perwakilan di legislatif,” jelasnya.
Selain itu, Hasto juga mengingatkan potensi meningkatnya praktik politik uang jika kepala daerah hanya dipilih oleh jumlah pemilih yang terbatas di DPRD. Ia mengajak seluruh pihak untuk menjaga kualitas demokrasi dengan tetap memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan pilihannya secara langsung.
Pandangan serupa disampaikan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta yang juga Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto. Ia menilai masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta telah menunjukkan kematangan demokrasi, mulai dari pemilihan di tingkat desa hingga RT dan RW.
Eko menyebutkan keberhasilan PDI Perjuangan dalam Pilkada Yogyakarta terakhir tidak lepas dari kerja kolektif kader yang melakukan konsolidasi secara langsung ke masyarakat.
“Ada partisipasi kader yang bergerak dari rumah ke rumah. Kalau rakyat sudah mampu dan terbiasa memilih pemimpinnya secara langsung, tidak ada alasan untuk mengalihkan pilihan itu kepada perwakilan,” kata Eko.
