 |
| Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) mengeluarkan surat pernyataan sikap yang mengkritik arah kebijakan politik luar negeri pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto |
HARIANMERDEKA.ID, Jakarta – Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) mengeluarkan surat pernyataan sikap yang mengkritik arah kebijakan politik luar negeri pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto. Dalam pernyataan bernomor B.405/SPS/PPID-DITLITKA/III/2026 itu, PPI Dunia menilai sejumlah keputusan pemerintah menunjukkan pengambilan kebijakan yang serampangan, minim deliberasi institusional, serta mengabaikan partisipasi publik.
Dalam dokumen tertanggal 5 Maret 2026 tersebut, PPI Dunia menyoroti beberapa kebijakan luar negeri yang dianggap menyimpang dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Salah satu sorotan utama adalah keputusan Indonesia bergabung dalam inisiatif Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. PPI Dunia menilai langkah tersebut menunjukkan Indonesia telah keluar dari prinsip non-blok dan berpotensi menempatkan negara dalam orbit kepentingan geopolitik Amerika Serikat.
Selain itu, organisasi pelajar Indonesia di luar negeri tersebut juga mengkritik perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat. Menurut mereka, kesepakatan tersebut bersifat timpang karena memuat lebih dari 200 kewajiban bagi Indonesia, sementara Amerika Serikat tidak dikenakan tarif perdagangan. Indonesia sendiri disebut masih dikenai tarif sebesar 19 persen.
PPI Dunia juga menyoroti fakta bahwa kebijakan tarif yang menjadi dasar perjanjian tersebut dinyatakan ilegal oleh Supreme Court of the United States sehari setelah perjanjian ART ditandatangani. Mereka menilai kondisi ini menunjukkan pemerintah Indonesia telah menyepakati perjanjian yang secara hukum bahkan tidak sah di negara mitranya.
Dalam pernyataannya, PPI Dunia turut mengecam operasi militer Epic Fury yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel yang dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, pada 28 Februari 2026. Organisasi tersebut menilai serangan itu sebagai tindakan agresi terhadap negara berdaulat yang melanggar hukum internasional serta berpotensi memperparah konflik di Timur Tengah.
PPI Dunia menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang dinilai belum menunjukkan kecaman tegas terhadap aksi militer tersebut.
Dalam surat pernyataan sikapnya, PPI Dunia menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah, antara lain mendesak Indonesia mengutuk agresi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, keluar dari BoP, serta membatalkan perjanjian dagang ART dengan Amerika Serikat. Mereka juga meminta DPR menolak kesepakatan dagang tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mensyaratkan persetujuan parlemen.
Selain itu, PPI Dunia menyoroti rencana partisipasi pasukan TNI dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza. Mereka menilai penugasan tersebut harus memiliki lingkup yang jelas serta tetap menjunjung hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina.
Organisasi tersebut juga menuntut agar perumusan kebijakan luar negeri Indonesia melibatkan partisipasi publik yang lebih luas dan tidak semata ditentukan oleh keputusan presiden.
PPI Dunia turut meminta Menteri Luar Negeri Sugiono memperbaiki kinerja, terutama dalam komunikasi publik dan peran strategis dalam memastikan kebijakan luar negeri dirumuskan secara transparan dan akuntabel.
Surat pernyataan sikap itu ditandatangani Koordinator PPI Dunia 2025/2026, Andika Ibrahim Nasution, dan Sekretaris Jenderal PPI Dunia 2025/2026, Rayhan Maulana Ryzan.
