 |
| Koordinator PPI Dunia periode 2025/2026, Andika Ibrahim Nasution (Kanan) |
HARIANMERDEKA.ID, Jakarta — Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) merilis surat pernyataan sikap yang menyoroti arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang dinilai semakin menjauh dari prinsip dasar diplomasi negara. Minggu, (08/03).
Pernyataan tersebut tertuang dalam Surat Nomor B.405/SPS/PPID-DITLITKA/III/2026 yang dipublikasikan sebagai bentuk tanggung jawab moral organisasi mahasiswa Indonesia di luar negeri.
Dalam pernyataan itu, PPI Dunia menyebut langkah tersebut sebagai respons terhadap pola pengambilan keputusan pemerintah yang dianggap semakin minim proses deliberasi kelembagaan dan cenderung diputuskan secara personal. Organisasi tersebut menilai praktik seperti ini berpotensi menggeser arah diplomasi Indonesia dan membuka ruang bagi pengaruh kekuatan global, khususnya Amerika Serikat.
PPI Dunia juga menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai kontroversial, termasuk keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) serta kesepakatan perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART). Menurut organisasi tersebut, kedua langkah itu berpotensi melemahkan kedaulatan ekonomi dan dinilai tidak sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas-aktif yang selama ini menjadi landasan diplomasi Indonesia.
Koordinator PPI Dunia periode 2025/2026, Andika Ibrahim Nasution, menegaskan bahwa sikap kritis yang disampaikan organisasinya bertujuan menjaga konsistensi nilai historis Indonesia sebagai negara yang lahir dari perjuangan melawan kolonialisme.
Ia menyatakan bahwa kebijakan luar negeri seharusnya tidak diambil hanya berdasarkan pertimbangan politik jangka pendek atau hubungan personal antar pemimpin, melainkan melalui proses yang melibatkan para ahli, lembaga terkait, serta partisipasi publik.
Selain itu, PPI Dunia menilai keterlibatan Indonesia dalam berbagai agenda geopolitik global perlu mempertimbangkan aspirasi masyarakat, termasuk dukungan luas publik Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.
Organisasi tersebut juga mengusulkan agar pemerintah membuka ruang dialog politik secara berkala dengan melibatkan akademisi, praktisi hubungan internasional, serta mahasiswa Indonesia di berbagai negara melalui jaringan PPI Dunia.
Melalui pernyataan itu, PPI Dunia mendesak pemerintah untuk menunda status keanggotaan Indonesia dalam BoP serta meninjau kembali perjanjian dagang ART.
Organisasi tersebut juga meminta evaluasi terhadap kinerja diplomasi pemerintah agar kebijakan luar negeri Indonesia tetap transparan, akuntabel, dan berpijak pada kepentingan nasional.
PPI Dunia berharap diskusi yang lebih luas dapat dilakukan sebelum keputusan strategis di bidang politik luar negeri diambil di masa mendatang.
Kontak media: Sekretariat PPI Dunia – kesekretariatan@ppi.id.
