Megawati Tegas Tolak Masuk Pemerintahan: “Terima Kasih, Saya di Luar Aja!” Sekaligus Gugat Kondisi Hukum dan Demokrasi

 

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri



HARIANMERDEKA.ID, Jakarta– Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan tidak memiliki keinginan untuk bergabung dalam pemerintahan. Bahkan, ia mengaku akan menolak secara halus apabila mendapat tawaran untuk masuk ke dalam jajaran pemerintahan.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Megawati saat memberikan orasi ilmiah dalam Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Program Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Jakarta, Kamis (19/11).

"Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja," kata Megawati.

Pernyataan itu menjadi sorotan karena disampaikan setelah Megawati melontarkan sejumlah kritik terhadap kondisi pemerintahan, penegakan hukum, serta kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Dalam orasinya, Megawati mempertanyakan kondisi lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian. Ia juga menyoroti persoalan penyadapan yang dinilainya perlu mendapat perhatian serius.

Megawati mengingatkan kembali perannya dalam proses pemisahan Polri dari institusi militer. Karena itu, ia mempertanyakan apabila kewenangan aparat justru digunakan secara tidak semestinya, termasuk dalam persoalan penyadapan.

Tak hanya itu, Megawati menilai masyarakat saat ini semakin takut menyampaikan pendapat. Ia menyayangkan munculnya sikap yang seolah-olah mengharuskan setiap orang menunggu komando sebelum berani bersuara.

"Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus," ujarnya.

Menurut Megawati, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi. Ia mengajak masyarakat agar tidak takut mengkritik dan menyampaikan pandangan terhadap jalannya pemerintahan.

Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah tiga kali dipanggil kepolisian dan satu kali oleh kejaksaan.

Ia menegaskan bahwa sikapnya selama ini bukan bentuk pembangkangan terhadap hukum, melainkan bagian dari kepatuhannya sebagai warga negara.

Bahkan, Megawati menyatakan tidak gentar apabila harus berhadapan dengan aparat penegak hukum karena menyampaikan pendapat.

"Memangnya Polisi mau nangkap kamu segini banyak? Ah terus mau nangkap saya? Saya nggak takut," tegasnya.

Ia kemudian menyampaikan kritik yang lebih luas terhadap jalannya pemerintahan dengan mengaitkan posisinya sebagai putri Proklamator Kemerdekaan Indonesia.

"Secara subjektif sebagai anaknya proklamator saya menggugat yang namanya pemerintahan, kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai," kata Megawati.

Menutup pernyataannya, Megawati menegaskan bahwa keyakinannya untuk tetap berada di luar pemerintahan bersumber dari nilai-nilai Pancasila.

Ia mengingatkan bahwa Pancasila tidak cukup hanya dipahami sebagai dasar negara secara formal, tetapi harus dimengerti melalui sejarah kelahirannya dan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Keyakinan itu bersumber dari Pancasila makanya kalian harus benar hidup di sini dengan Pancasila. Falsafah bangsa ini hanya bisa dipahami kalau kita mau membaca memahami konteks kelahirannya dan mengerti bagaimana praktiknya dalam kehidupan berbangsa bernegara," tambahnya.

Pernyataan Megawati tersebut mempertegas pilihannya untuk tetap berada di luar pemerintahan sekaligus menunjukkan sikap kritisnya terhadap berbagai persoalan kebangsaan.

Orasi ilmiah Megawati mengangkat tema *"Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia"*.

Wisuda STIPAN tersebut meluluskan sebanyak 150 orang, terdiri atas 79 lulusan S1 Ilmu Pemerintahan, 22 lulusan S1 Ilmu Politik, dan 49 lulusan S2 Ilmu Pemerintahan.

Sejumlah tokoh turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

Informasi dan kutipan pernyataan Megawati tersebut disampaikan oleh Guntur Romli melalui akun X pribadinya.

Sikap Megawati yang memilih tetap berada di luar pemerintahan, di tengah kritik keras terhadap penegakan hukum dan demokrasi, menjadi pernyataan politik yang menarik perhatian publik.