![]() |
| Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri |
HARIANMERDEKA.ID, Jakarta– Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menegaskan tidak memiliki keinginan untuk bergabung dalam pemerintahan. Bahkan, ia mengaku akan menolak secara halus apabila mendapat tawaran untuk masuk ke dalam jajaran pemerintahan.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Megawati saat memberikan orasi ilmiah dalam Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Program Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Jakarta, Kamis (19/11).
"Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja," kata Megawati.
Pernyataan itu menjadi sorotan karena disampaikan setelah Megawati melontarkan sejumlah kritik terhadap kondisi pemerintahan, penegakan hukum, serta kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Dalam orasinya, Megawati mempertanyakan kondisi lembaga penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian. Ia juga menyoroti persoalan penyadapan yang dinilainya perlu mendapat perhatian serius.
Megawati mengingatkan kembali perannya dalam proses pemisahan Polri dari institusi militer. Karena itu, ia mempertanyakan apabila kewenangan aparat justru digunakan secara tidak semestinya, termasuk dalam persoalan penyadapan.
Tak hanya itu, Megawati menilai masyarakat saat ini semakin takut menyampaikan pendapat. Ia menyayangkan munculnya sikap yang seolah-olah mengharuskan setiap orang menunggu komando sebelum berani bersuara.
"Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus," ujarnya.
Menurut Megawati, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi. Ia mengajak masyarakat agar tidak takut mengkritik dan menyampaikan pandangan terhadap jalannya pemerintahan.
Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah tiga kali dipanggil kepolisian dan satu kali oleh kejaksaan.
Ia menegaskan bahwa sikapnya selama ini bukan bentuk pembangkangan terhadap hukum, melainkan bagian dari kepatuhannya sebagai warga negara.
Bahkan, Megawati menyatakan tidak gentar apabila harus berhadapan dengan aparat penegak hukum karena menyampaikan pendapat.
"Memangnya Polisi mau nangkap kamu segini banyak? Ah terus mau nangkap saya? Saya nggak takut," tegasnya.
Ia kemudian menyampaikan kritik yang lebih luas terhadap jalannya pemerintahan dengan mengaitkan posisinya sebagai putri Proklamator Kemerdekaan Indonesia.
"Secara subjektif sebagai anaknya proklamator saya menggugat yang namanya pemerintahan, kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai," kata Megawati.
Menutup pernyataannya, Megawati menegaskan bahwa keyakinannya untuk tetap berada di luar pemerintahan bersumber dari nilai-nilai Pancasila.
Ia mengingatkan bahwa Pancasila tidak cukup hanya dipahami sebagai dasar negara secara formal, tetapi harus dimengerti melalui sejarah kelahirannya dan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Keyakinan itu bersumber dari Pancasila makanya kalian harus benar hidup di sini dengan Pancasila. Falsafah bangsa ini hanya bisa dipahami kalau kita mau membaca memahami konteks kelahirannya dan mengerti bagaimana praktiknya dalam kehidupan berbangsa bernegara," tambahnya.
Pernyataan Megawati tersebut mempertegas pilihannya untuk tetap berada di luar pemerintahan sekaligus menunjukkan sikap kritisnya terhadap berbagai persoalan kebangsaan.
Orasi ilmiah Megawati mengangkat tema *"Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia"*.
Wisuda STIPAN tersebut meluluskan sebanyak 150 orang, terdiri atas 79 lulusan S1 Ilmu Pemerintahan, 22 lulusan S1 Ilmu Politik, dan 49 lulusan S2 Ilmu Pemerintahan.Ibu Megawati: Kalau Diajak Masuk Pemerintahan, Saya Bilang Terima Kasih Ibu Megawati Menggugat Pemerintahan Terkait Hukum, Lalu Menegaskan: Saya di Luar Aja Tegaskan Di Luar Pemerintahan, Ibu Megawati: Keyakinan Itu Bersumber dari Pancasila Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri menyatakan tidak mau masuk ke dalam pemerintahan. "Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja," kata Ibu Megawati. "Keyakinan itu bersumber dari Pancasila makanya kalian harus benar hidup di sini dengan Pancasila. Falsafah bangsa ini hanya bisa dipahami kalau kita mau membaca memahami konteks kelahirannya dan mengerti bagaimana praktiknya dalam kehidupan berbangsa bernegara," tambah Ibu Megawati. Pernyataan itu disampaikan setelah ia lebih dulu mengkritik aparat hukum dan menilai publik kini tak berani bersuara. Ibu Megawati bahkan menyatakan menggugat jalannya pemerintahan sebelum menutup orasinya dengan penolakan tersebut. Ibu Megawati menilai banyak orang kini takut bersikap tanpa perintah. "Semuanya tuh sekarang sukanya begitu jadi seperti harus perlu komando terus," ujarnya. Ia membandingkannya dengan hak setiap warga negara untuk bersuara yang, menurutnya, sudah dijamin konstitusi. "Ndak ada yang berani sekarang semuanya begini," kata Ibu Megawati. Kritik Ibu Megawati mengarah ke institusi penegak hukum. Ia mempertanyakan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepada kepolisian, ia bicara lebih keras. Ibu Megawati juga menyinggung soal kejahatan penyadapan. Ia mengingatkan bahwa dirinya berperan dalam pemisahan Polri dari institusi militer, lalu mempertanyakan mengapa ada pihak yang justru menyalahgunakan wewenang dengan melakukan penyadapan. Ibu Megawati lalu mendorong agar rakyat tidak takut bersuara. Menurut Ibu Megawati, kebebasan berbicara dijamin oleh Konstitusi dan tak mungkin smeua warga negara akan ditangkapi hanya karena berbicara. "Memangnya Polisi mau nangkap kamu segini banyak? Ah terus mau nangkap saya? Saya nggak takut," katanya. Ia menuturkan sudah pernah dipanggil polisi tiga kali dan kejaksaan satu kali. Menurutnya, sikapnya selama ini justru bentuk ketaatan pada hukum sebagai warga negara, bukan pembangkangan. "Secara subjektif sebagai anaknya proklamator saya menggugat yang namanya pemerintahan, kalau begini terus, lalu bagaimana keadaan Republik yang kita cintai," kata Ibu Megawati. Pernyataan tersebut disampaikan Megawati Soekarnoputri dalam orasi ilmiah berjudul "Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia" pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Program Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Jakarta, Kamis (19/11/2026). Wisuda itu meluluskan 150 orang: 79 lulusan S1 Ilmu Pemerintahan, 22 lulusan S1 Ilmu Politik, dan 49 lulusan S2 Ilmu Pemerintahan. Hadir antara lain Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, serta sejumlah gubernur, wakil gubernur, bupati, dan pimpinan DPRD dari berbagai daerah. Foto: Monang Sinaga
— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) November 19, 2026
Sejumlah tokoh turut menghadiri kegiatan tersebut, di antaranya Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.
Informasi dan kutipan pernyataan Megawati tersebut disampaikan oleh Guntur Romli melalui akun X pribadinya.
Sikap Megawati yang memilih tetap berada di luar pemerintahan, di tengah kritik keras terhadap penegakan hukum dan demokrasi, menjadi pernyataan politik yang menarik perhatian publik.
.png)
