Ditulis oleh Hermini Susiatiningsih, Nadia Farabi, dan Satwika Paramasatya
Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro
sebagai bagian dari Pengabdian Kepada Masyarakat
Globalisasi menyebabkan hampir semua lini kehidupan menjadi saling berhubungan. Orde Baru membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk ikut melakukan hubungan dengan pihak luar, sebab dalam struktur pemerintahan di Indonesia, pemerintah daerah dinilai paling dekat dengan rakyat. Dengan demikian, berbagai isu kemanusiaan yang secara nyata mengancam keselamatan masyarakat tidak harus seluruhnya diselesaikan Pusat. Oleh sebab itu, diperlukan strategi diplomasi yang mampu mewadahi, mengolah, dan memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat daerah.
Di tengah derasnya arus globalisasi, Kabupaten Temanggung sebagai bagian tak terpisahkan dari dunia akan menghadapi tantangan yang sangat serius. Kekayaan alam, potensi pertanian, dan keanekaragaman budaya akan semakin terkikis, di tengah kuatnya arus globalisasi yang tak dapat dibendung. Apabila Pemerintah Kabupaten Temanggung tidak mengambil langkah nyata dalam menghadapinya, maka Kabupaten Temanggung hanyalah tinggal nama kota yang tak memiliki ciri khasnya.
Pada awal bulan November 2019, dosen-dosen Departemen Hubungan Internasional menghadiri undangan Panitia 3 Matra (Coffee, Tobacco, Culture): Agricultural Heritage and Folk Art Performance. Kegiatan 3 Matra diselenggarakan oleh MPIG Java Arabika Sindoro Sumbing, MPIG Kopi Robusta Temanggung, dan MPIG Tembakau Srinthil Temanggung. 3 Matra merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan di Kledung, Temanggung, Sesuai dengan judul kegiatannya, agenda dari 3 Matra antara lain meliputi pertemuan antara penjual kopi Temanggung dan calon pembeli; pameran kopi dan tembakau, industri perkebunan, wisata dan kuliner; serta pergelaran seni budaya, seperti tari jaranan.
Globalisasi tak ubahnya sebagai pisau bermata dua. Di tangan yang tepat, adanya globalisasi dapat menjadi kesempatan tersendiri yang memberikan banyak sekali keuntungan. Oleh karena itu, merupakan sebuah keharusan bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk mengambil langkah nyata demi terjaganya kepentingan dari Kabupaten Temanggung itu sendiri. Mengangkat lokalitas Kabupaten Temanggung di era globalisasi merupakan sebuah usaha untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam hal ini, tata kelola pemerintahan yang baik dapat dijadikan modal utama dalam menjaga kepentingan yang ada. Transparansi serta akuntabilitas dari tata kelola pemerintahan mutlak dibutuhkan dalam rangka menghadapi ancaman yang ada. Pemerintah dituntut proaktif dalam menghadapi situasi dan memanfaatkan segala perkembangan kondisi yang terjadi. Namun, usaha Pemerintah Daerah dalam menghadapi kuatnya arus globalisasi bukanlah perkara mudah. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), keterlibatan dari keseluruhan lapisan dari masyarakat merupakan hal yang mutlak dibutuhkan.
Good governance adalah terwujudnya penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan negara pada semua tingkat. Partisipasi aktif dari civil society (masyarakat), government (pemerintah), dan private sector (sektor swasta) merupakan tiga elemen penting dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya. Konsep good governance semakin sering digunakan dalam studi pembangunan manusia. Good governance pada awalnya muncul sebagai bentuk respon terhadap buruknya tata kelola pemerintahan (bad governance). Berangkat dari anggapan tersebut, good governance menawarkan sistem penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan tidak lagi menempatkan negara (pemerintah) sebagai satu-satunya aktor yang dominan dan determinan. Sebaliknya, aktor non-negara memiliki pengaruh yang juga besar, sehingga perlu dilibatkan dan dipertimbangkan, seperti sektor privat dan masyarakat.
Sebagai salah satu daerah yang terdampak dari adanya globalisasi, Kabupaten Temanggung diharuskan untuk mengambil langkah nyata dalam memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, untuk mengangkat lokalitas Kabupaten Temanggung diperlukan berbagai unsur modalitas Kabupaten Temanggung sebagai daerah penghasil tembakau dan kopi serta potensi alam pegunungan. Potensi tersebut perlu dikenali oleh pemerintah daerah untuk kemudian dituangkan ke dalam proses kebijakan yang mampu mengelola lokalitas tersebut untuk menjadi potensi tak terbatas. Konsep good governance yang mengamanatkan adanya kontribusi dari berbagai pihak perlu disikapi dengan bijak dengan menggandeng berbagai aktor utamanya akademisi dan masyarakat umum. Keberadaan Pemerintah Daerah sebagai otoritas yang berwenang dapat memberikan legalias utama bagi pelibatan aktor-aktor tersebut. Masyarakat yang menjadi aktor lapangan juga dapat memberikan masukan kepada Pemerintah serta dituntut aktif dalam menjaga dan memajukan potensi Kabupaten Temanggung melalui kegiatan sosial kemasyarakatannya. Sektor swasta yang notabene berorientasi pada keuntungan semata juga harus mengambil bagian dari tanggung jawab ini. Skema Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dijadikan acuan dasar swasta ikut berpartisipasi aktif. Melalui keterlibatan ketiga aktor yang saling terintegrasi dan berkesinambungan, Kabupaten Temanggung tidak hanya akan menjadi sebuah ‘pasar’, namun dapat menjadi aktor dalam globalisasi.
Untuk mempertemukan dan menyamakan persepsi di antara aktor-aktor tersebut, Universitas Diponegoro sebagai salah satu universitas terkemuka di Jawa Tengah menggandeng Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan potensi dan kesempatan yang dimiliki oleh Kabupaten Temanggung. Melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, Departemen Hubungan Internasional mencoba untuk menumbuhkan kesadaran Pemerintah Kabupaten Temanggung dan masyarakatnya agar turut serta ambil bagian dalam memanfaatkan potensi daerah melalui penerapan konsep good governance. Acara yang dihadiri oleh berbagai komunitas, tokoh masyarakat, perangkat pemerintah daerah dan desa, serta mahasiswa ini memberikan pencerahan mengenai modal potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Temanggung yang belum optimal dalam pemanfaatannya. Dengan mempersatukan berbagai elemen dalam kerjasama yang berkesinambungan, Pemerintah Kabupaten Temanggung akan mendapatkan masukan berharga dalam rangka melibatkan masyarakat untuk memajukan daerahnya melalui pemberian dana, publikasi, atau pewadahan edukasi mengenai pengolahan sumberdaya, sehingga masyarakat Kabupaten Temanggung dapat ikut berpartisipasi dalam membawa Kabupaten Temanggung menjadi pionir dalam menghadapi derasnya arus globalisasi.
0 Komentar