HARIANMERDEKA. ID, Bogor- Tenaga kesehatan atau nakes puskesmas di Kota Bogor, Jawa Barat, jadi sorotan publik. Banyak nakes puskesmas kecewa dan pindah ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lantaran tak mendapatkan tunjangan kinerja (tukin).
Ada yang pindah ke dinas, badan, dan kelurahan. Sebagian menempati jabatan kepala seksi (kasi) di keluarahan. Bahkan ada yang menjadi sekretaris lurah (seklur). Mereka pindah ke SKPD agar bisa mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) .
Sementara diketahui, Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS Kota Bogor sudah beberapa tahun mendapatkan tukin, kecuali tenaga kesehatan (nakes) .
Dengan alasan Nakes tidak diberikan tukin lantaran sudah mendapatkan jasa pelayanan (jaspel) dari kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Namun besaran tukin dan jaspel JKN jauh berbeda. Ada nakes yang hanya mendapatkan jaspel Rp700 ribu per bulan. Sedangkan ASN non nakes mendapatkan tukin Rp9 juta perbulan.
Jika di total pendapatan ASN non nakes golongan III dari gaji pokok plus tukin rata-rata Rp12-15 juta per bulan. Sedangkan nakes hanya mendapatkan rata-rata Rp5-7 juta per bulan.
Selisih pendapatan yang cukup besar itu membuat nakes cemburu dan kecewa.
Kecewaan mereka semakin bertambah sejak pandemi Covid-19. Para nakes menjadi garda terdepan dalam penanggulangan covid-19. Namun pendapatan mereka justru jauh lebih kecil dibandingkan PNS non nakes yang bekerja dari rumah alias work from home (WFH).
“Ini kan tidak adil. Kita yang kerja mati-matian di lapangan tidak mendapat perhatian dari Pemkot. Sementara PNS lain yang kerjanya di rumah, justru mendapatkan tukin,” cetus salah satu pegawai puskesmas yang enggan disebutkan namanya dikutip harianmerdeka dari pojojsatu.
Ia menilai Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor dan Pemkot Bogor tidak peduli dengan nasib para nakes. Dinkes tidak memperjuangkan kesejahteraan nakes.
Mereka tidak peduli sama kami karena mereka itu sudah dapat tukin,” imbuhnya.
Padahal, kata dia, beban pekerjaan di puskesmas cukup berat. Selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, nakes puskesmas juga diberikan tanggung jawab untuk menangani masalah administasi.
Ia mencontohkan, pengelolaan keuangan dan penanganan aset puskemas ditangani oleh nakes. Mereka mengerjakan tugas tambahan itu setelah melayani masyarakat.
“Ada teman nakes yang jadi bendahara, ada juga yang jadi pengelola aset. Padahal latar belakang mereka bukan akutansi, mereka itu nakes,” imbuhnya.
Kekecewaan mereka semakin memuncak lantaran sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) JKN justru ditarik oleh Pemkot Bogor.
Padahal, puskesmas di Kota Bogor rata-rata sudah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Mereka berhak untuk mengelola dana JKN secara penuh.
Silpa JKN yang ditarik Pemkot Bogor cukup besar. Rata-rata silpa kapitasi JKN per puskesmas Rp500-600 juta per tahun. Jika ditotal dari 24 puskesmas Kota Bogor, jumlahnya mencapai Rp14 miliar.
Beberapa puskesmas yang sudah terlanjur belanja saranan dan prasarana puskesmas pun kelabakan.
Dampaknya, dana kapitasi JKN untuk nakes terpaksa dipotong demi menutupi kekurangan belanja barang puskesmas. Sebab, silpa JKN yang diharapkan puskesmas telah ditarik Pemkot Bogor tanpa alasan jelas.
Sekretaris Dinkes Kota Bogor, dr Erna Nuraena yang dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp (WA) pada Selasa malam (25/1) belum merespon.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dihubungi awak media juga tak bersedia memberikan penjelasan.
Ia meminta agar masalah tersebut ditanyakan langsung kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim berjanji akan menanyakan masalah tersebut kepada instansi terkait.
“Saya konfirmasi dulu teknisnya,” ucap mantan Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.***
0 Komentar