![]() |
Mensos RI Tri Rismaharini saat melakukan kunjungan kerja di Sentra Meohai Kendari. (Antara/La Ode Muh Deden Saputra) |
HARIANMERDEKA.ID, Kendari- Terkait sidang Perselisihan Hasil Pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024. Menteri Sosial RI Tri Rismaharini memastikan akan menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) jika dirinya menerima undangan dan dibutuhkan untuk memberikan kesaksian. Hal itu disampaikan Risma dalam kunjungan kerjanya di Sentra Meohai, Kendari, Selasa (02/04).
Meskipun sudah beredar terkait pemanggilan dirinya oleh MK dan tiga menteri lainnya di kabinet Jokowi. Risma mengaku bahwa dirinya belum sama sekali menerima surat panggilan resmi dari MK.
Meski begitu, kata Risma, pihaknya memastikan apabila menerima undangan tersebut untuk memberikan keterangan, dirinya menyatakan siap dan dipastikan akan hadir dalam persidangan.
"Nanti, undangannya belum saya terima, nanti kalau sudah terima, yah saya datang lah," kata Risma saat melakukan kunjungan kerja dalam rangka mengunjungi peserta pelatihan disabilitas di Sentra Meohai Kendari.
Dijelaskan, bahwa terkait dengan penyaluran bansos, pihaknya mengaku langsung menyalurkan anggaran tersebut ke masing-masing daerah melalui bank.
"Langsung transfer ke bank," ujarnya.
Selain itu, Risma juga membeberkan terkait dengan adanya perubahan data penerima bansos di seluruh wilayah, secara keseluruhan telah diatur oleh masing-masing daerah sesuai dengan undang-undang fakir miskin.
"Nanti diusulkan ke kami, dan setiap bulan itu terubah datanya sesuai dengan permintaan daerah. Sudah 6 juta lebih yang kita ubah," jelasnya.
Seperti kita ketahui, Dalam proses persidangan PHPU Pilpres 2024, MK mengagendakan akan memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju. Keempat menteri Jokowi tersebut, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. (Yusfi).
0 Komentar