HARIANMERDEKA.ID, Jakarta- Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, mengkritisi klaim Kementerian Pertanian terkait capaian produksi beras nasional tahun 2025 yang disebut mencapai 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun 2024. Kamis, (12/02).
Menurut Kementerian Pertanian, peningkatan produksi sebesar 4,07 juta ton tersebut menghasilkan surplus beras 3,52 juta ton dengan luas panen mencapai 11,32 juta hektare, naik 12,69 persen. Namun, Suroto menilai angka tersebut perlu dikaji ulang secara lebih rasional dan independen.
Ia menyoroti penggunaan asumsi rendemen konversi Gabah Kering Giling (GKG) menjadi beras sebesar 64,12 persen sebagai dasar perhitungan produksi nasional. Menurutnya, angka tersebut kurang representatif karena hanya didasarkan pada satu musim kemarau pada Agustus–September 2025.
“Perhitungan rendemen itu tidak cukup menggambarkan kondisi tahunan secara menyeluruh. Apalagi ada faktor penyerapan gabah oleh Bulog yang dapat memengaruhi kualitas beras dan pada akhirnya menurunkan rendemen,” ujar Suroto.
Sebagai perbandingan, ia mengacu pada data United States Department of Agriculture (USDA) yang menggunakan angka rendemen sebesar 57,69 persen. Menurutnya, pendekatan tersebut lebih konservatif dan dapat meminimalkan bias politik dalam perhitungan produksi.
Suroto mengingatkan agar klaim surplus tidak didorong oleh kepentingan politik semata untuk menunjukkan kinerja pemerintah. Ia bahkan menyarankan Presiden untuk menurunkan tim independen guna melakukan verifikasi data secara objektif.
“Jangan sampai angka yang terlalu optimistis justru menimbulkan gejolak sosial ketika kenyataannya kita mengalami defisit. Dengan pendekatan konservatif menggunakan basis konsumsi USDA dan produksi BPS, perhitungan kami justru menunjukkan potensi defisit,” katanya.
Ia juga mengingatkan fenomena “don’t count the tail” yang pernah terjadi di Ukraina, ketika pemerintah menghitung ketersediaan susu berdasarkan jumlah sapi tanpa mempertimbangkan faktor produksi riil, yang berujung pada kelangkaan di tingkat konsumen.
Menurutnya, ilusi surplus beras berpotensi berbahaya. Jika realitas menunjukkan defisit, kondisi tersebut bisa memicu masuknya beras impor ilegal dan mengganggu stabilitas pasar domestik.
Lebih jauh, Suroto menilai kebijakan pertanian saat ini masih berorientasi jangka pendek dan belum menyentuh persoalan mendasar, terutama penguatan kelembagaan dan pembiayaan petani. Ia menyebut petani masih terjebak pada sektor on farm yang berisiko tinggi dan bermargin rendah.
“Sektor off farm dan non farm, termasuk pembiayaan pertanian, belum menunjukkan keberpihakan nyata kepada petani. Rantai distribusi dan pembiayaan masih dikuasai kartel dan praktik ijon,” ujarnya.
Ia menambahkan, tanpa reformasi kebijakan yang menyeluruh, petani akan terus berada dalam lingkaran kemiskinan struktural, termasuk menghadapi fenomena penyempitan lahan (guremisasi) dan degenerasi petani.
Suroto menilai kondisi tersebut dalam jangka panjang dapat mengancam stabilitas politik nasional serta target kedaulatan pangan pemerintahan Presiden Prabowo.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Kementerian Pertanian terkait kritik tersebut.
